Berita

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDIP, Stevano Rizki Adranacus (Foto: Istimewa)

Politik

Legislator PDIP Minta Pemerintah Evaluasi Data Desil untuk Akses Beasiswa

SELASA, 01 SEPTEMBER 2026 | 10:54 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Persoalan data desil yang berimplikasi terhadap akses masyarakat terhadap program beasiswa pendidikan mendapat sorotan dari Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDIP, Stevano Rizki Adranacus.

Menurut Stevano, penggunaan data sosial ekonomi sebagai dasar penentuan penerima bantuan harus dilakukan secara akurat, adaptif, dan mempertimbangkan kondisi faktual keluarga. Jangan sampai persoalan data justru menjadi hambatan bagi anak-anak untuk memperoleh hak atas pendidikan.

“Pemerintah harus memiliki solusi terkait persoalan desil ini, khususnya terhadap akses beasiswa pendidikan anak. Jangan sampai persoalan desil justru menghambat anak-anak untuk mendapatkan beasiswa,” kata Stevano kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 1 September 2026.


Stevano menilai klasifikasi desil merupakan instrumen untuk memastikan intervensi pemerintah lebih tepat sasaran. Namun, penerapannya tidak boleh kaku hingga membuat anak yang membutuhkan dukungan pendidikan kesulitan mendapatkan beasiswa.

“Desil merupakan instrumen kebijakan untuk mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat agar intervensi pemerintah lebih tepat sasaran. Namun, kita harus memastikan klasifikasi tersebut mampu merepresentasikan kondisi riil masyarakat,” jelasnya.

Legislator PDIP itu mengatakan kondisi sosial ekonomi keluarga bersifat dinamis. Perubahan pendapatan, kehilangan pekerjaan, maupun faktor ekonomi lainnya dapat membuat kondisi keluarga berubah dalam waktu relatif cepat.

Karena itu, pemutakhiran dan verifikasi data perlu dilakukan secara berkala. Pemerintah juga harus menyediakan mekanisme koreksi apabila terdapat ketidaksesuaian antara status desil dengan kondisi faktual keluarga.

“Data sosial ekonomi tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang statis. Pemerintah perlu menyediakan mekanisme koreksi apabila terdapat ketidaksesuaian antara status desil dengan kondisi faktual keluarga,” katanya.

Politikus PDIP asal Nusa Tenggara Timur (NTT) itu menambahkan, penetapan penerima beasiswa perlu melibatkan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan, serta tidak hanya bergantung pada satu indikator.

“Penentuan penerima beasiswa perlu menggunakan pendekatan yang komprehensif. Desil dapat menjadi salah satu instrumen, tetapi harus dilengkapi dengan verifikasi kondisi sosial ekonomi dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses masyarakat,” ujarnya.

“Prinsipnya, jangan sampai kualitas data yang belum sempurna mengorbankan keberlanjutan pendidikan anak,” demikian Stevano.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya