Legislator PDIP Minta Pemerintah Evaluasi Data Desil untuk Akses Beasiswa

Persoalan data desil yang berimplikasi terhadap akses masyarakat terhadap program beasiswa pendidikan mendapat sorotan dari Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDIP, Stevano Rizki Adranacus.

Menurut Stevano, penggunaan data sosial ekonomi sebagai dasar penentuan penerima bantuan harus dilakukan secara akurat, adaptif, dan mempertimbangkan kondisi faktual keluarga. Jangan sampai persoalan data justru menjadi hambatan bagi anak-anak untuk memperoleh hak atas pendidikan.

“Pemerintah harus memiliki solusi terkait persoalan desil ini, khususnya terhadap akses beasiswa pendidikan anak. Jangan sampai persoalan desil justru menghambat anak-anak untuk mendapatkan beasiswa,” kata Stevano kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 1 September 2026.

Stevano menilai klasifikasi desil merupakan instrumen untuk memastikan intervensi pemerintah lebih tepat sasaran. Namun, penerapannya tidak boleh kaku hingga membuat anak yang membutuhkan dukungan pendidikan kesulitan mendapatkan beasiswa.

“Desil merupakan instrumen kebijakan untuk mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat agar intervensi pemerintah lebih tepat sasaran. Namun, kita harus memastikan klasifikasi tersebut mampu merepresentasikan kondisi riil masyarakat,” jelasnya.

Legislator PDIP itu mengatakan kondisi sosial ekonomi keluarga bersifat dinamis. Perubahan pendapatan, kehilangan pekerjaan, maupun faktor ekonomi lainnya dapat membuat kondisi keluarga berubah dalam waktu relatif cepat.

Karena itu, pemutakhiran dan verifikasi data perlu dilakukan secara berkala. Pemerintah juga harus menyediakan mekanisme koreksi apabila terdapat ketidaksesuaian antara status desil dengan kondisi faktual keluarga.

“Data sosial ekonomi tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang statis. Pemerintah perlu menyediakan mekanisme koreksi apabila terdapat ketidaksesuaian antara status desil dengan kondisi faktual keluarga,” katanya.

Politikus PDIP asal Nusa Tenggara Timur (NTT) itu menambahkan, penetapan penerima beasiswa perlu melibatkan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan, serta tidak hanya bergantung pada satu indikator.

“Penentuan penerima beasiswa perlu menggunakan pendekatan yang komprehensif. Desil dapat menjadi salah satu instrumen, tetapi harus dilengkapi dengan verifikasi kondisi sosial ekonomi dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses masyarakat,” ujarnya.

“Prinsipnya, jangan sampai kualitas data yang belum sempurna mengorbankan keberlanjutan pendidikan anak,” demikian Stevano.