Anggota Komisi IX DPR RI, Fraksi Golkar dr. Maharani. (Foto: Dok. F-Golkar)
Gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 15 Agustus 2026 berdampak pada delapan kabupaten/kota dan turut mengganggu pelayanan sejumlah fasilitas kesehatan.
Anggota Komisi IX DPR RI, Fraksi Golkar dr. Maharani, mendorong percepatan pemulihan fasilitas kesehatan sekaligus memastikan pelayanan medis bagi masyarakat terdampak tetap berjalan.
Kementerian Kesehatan mencatat wilayah terdampak meliputi Sikka, Ende, Manggarai Timur, Nagekeo, Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, dan Flores Timur.
RSUD Ruteng di Manggarai dan RSUD Aeramo di Nagekeo termasuk fasilitas kesehatan yang memerlukan perhatian lebih akibat kerusakan pascagempa.
Sebagai respons, Kementerian Kesehatan mengaktifkan Health Emergency Operation Center, mengerahkan Emergency Medical Team, serta mendirikan rumah sakit lapangan di Ruteng dan Aeramo.
Rumah Sakit Lapangan Ruteng telah mulai memberikan pelayanan kesehatan dasar hingga tindakan operasi bagi pasien terdampak.
Maharani mengapresiasi respons cepat pemerintah tersebut. Namun, ia menilai keberadaan fasilitas darurat perlu diikuti dengan percepatan pemulihan fasilitas kesehatan permanen agar pelayanan masyarakat dapat kembali berjalan optimal.
“Dalam situasi bencana, pelayanan kesehatan tidak boleh terputus. Rumah sakit lapangan sangat penting sebagai respons darurat, tetapi pada saat yang sama pemulihan rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang terdampak harus terus dipercepat agar masyarakat memperoleh kepastian pelayanan,” katanya kepada wartawan, Selasa, 1 September 2026.
Legislator Golkar ini menegaskan bahwa layanan esensial seperti kegawatdaruratan, operasi trauma, pelayanan ibu dan anak, hemodialisis, ketersediaan obat, serta pelayanan bagi pasien dengan kebutuhan rutin harus tetap terjamin selama masa pemulihan.
Maharani juga mendorong pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan dan logistik medis dilakukan secara berkala. Termasuk memastikan akses pelayanan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah dengan kondisi geografis sulit.
“Pemulihan bukan hanya soal bangunan. Yang harus dipastikan adalah dokter dan tenaga kesehatan tersedia, obat dan alat kesehatan mencukupi, sistem rujukan berjalan, serta pasien yang membutuhkan pelayanan rutin tidak kehilangan akses akibat bencana,” ujarnya.
Menurutnya, koordinasi antara Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, rumah sakit, dan seluruh unsur penanganan bencana perlu terus diperkuat.
Hal tersebut penting agar proses transisi dari layanan darurat menuju pelayanan normal dapat berlangsung cepat dan aman.
Sebagai anggota Komisi IX DPR RI, Maharani menegaskan akan terus mendorong agar pemulihan sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas dalam penanganan pascagempa NTT.
“Masyarakat terdampak bencana membutuhkan kepastian bahwa ketika sakit, membutuhkan operasi, persalinan, atau pelayanan kesehatan lainnya, mereka tetap bisa mendapatkan pertolongan. Itu yang harus kita jaga sampai seluruh fasilitas kesehatan kembali berfungsi dengan baik,” tutupnya.
