Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (Foto: Kementan)
Judi online ternyata bukan hanya menjadi persoalan di ruang publik. Di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan), perilaku tersebut berujung pada pencopotan permanen 13 pejabat eselon.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengambil keputusan itu setelah laporan internal mengenai keterlibatan para pejabat tersebut diverifikasi. Dari hasil pengecekan, ditemukan jejak transaksi judi online dengan nilai deposit masing-masing hampir Rp200 juta.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat pada Senin 31 Agustus 2026. Tidak hanya mencopot, Amran juga meminta jajaran Kementan segera menyiapkan pengganti agar kekosongan jabatan tidak menghambat pekerjaan kementerian.
Amran menegaskan, keterlibatan dalam judi online merupakan bentuk pelanggaran disiplin yang tidak bisa ditoleransi. Ia pun meminta Inspektur Jenderal dan Sekretaris Jenderal Kementan bergerak cepat untuk mengisi posisi yang ditinggalkan.
"Ada 13 orang kami copot karena tidak disiplin, ikut judi online. Kami copot semua," tegas Amran, dikutip dari situs resmi Kementan.
Keputusan ini menjadi lebih tegas karena sebelumnya sudah pernah ditangani melalui pembinaan dan peringatan. Namun, upaya tersebut tidak membuat pelanggaran berhenti.
Bagi Amran, pembinaan tetap menjadi bagian dari tanggung jawab pimpinan. Namun, kesempatan untuk memperbaiki diri tidak berarti pelanggaran dapat terus diulang tanpa konsekuensi. Karena itu, ia kembali mengingatkan seluruh jajaran Kementan bahwa tindakan tegas dapat diberikan apabila pelanggaran kembali terjadi.
"Kami sudah beri tahu ke depan tidak menutup kemungkinan saya berhentikan. Saya ulangi, kalau mengulangi, peluangnya sangat besar saya berhentikan," jelas Amran.
Ia menilai kedisiplinan dan integritas merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari tugas seorang ASN. Terlebih, pegawai Kementan bekerja sebagai pelayan masyarakat sehingga perilaku mereka ikut mencerminkan institusi.
Amran mengatakan tanggung jawab tersebut tidak berhenti ketika ASN berada di lingkungan kantor. Menurutnya, setiap pegawai tetap memiliki kewajiban moral untuk menjaga perilaku, sekaligus menjadi contoh bagi lingkungan sekitarnya.
Di sisi lain, Amran melihat ketegasan yang diberikan bukan semata-mata sebagai bentuk hukuman. Ia menyebut dirinya memiliki kewajiban untuk membina para pegawai agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan lebih baik.
