DALAM politik, kalender rupanya berjalan jauh lebih cepat ketimbang penanggalan dinding. Belum genap tiga tahun pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memimpin Indonesia, bayang-bayang Pemilihan Umum 2029 sudah mengepung ruang publik.E
Lima tahun memang terasa panjang bagi perjalanan sebuah pemerintahan, tapi amat pendek bagi kalkulasi para elite yang wajib menghitung masa depan sejak hari pertama memegang kekuasaan.
Pemerintahan Prabowo-Gibran saat ini baru mendekati tahun ketiga. Semestinya masih ada rentang waktu memadai untuk membuktikan janji kampanye, membenahi sumbatan kebijakan, dan meyakinkan publik bahwa rezim ini bukan sekadar proyek konsolidasi kekuasaan belaka.
Namun, rilis riset Tempo Data Science menangkap kecenderungan sosiologis yang menarik. Rakyat rupanya sudah mulai menakar siapa figur yang layak dipilih setelah masa bakti ini tuntas. Ketika Istana masih bergelut merampungkan pekerjaan rumahnya, sebagian warga justru mulai mencari figur kepemimpinan baru.
Survei nasional Tempo Data Science yang digelar pada 31 Juli-11 Agustus 2026 terhadap 1.260 responden di 38 provinsi memaparkan potret elektoral yang patut dicermati secara rasional. Dalam simulasi dengan daftar nama calon, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melesat di posisi teratas dengan raihan 42 persen.
Angka tersebut berjarak cukup jauh meninggalkan Prabowo Subianto di angka 15 persen, Anies Baswedan 10 persen, serta Gibran Rakabuming Raka hanya 6 persen. Bahkan pada simulasi pertanyaan terbuka, Dedi mengantongi 41 persen, disusul Prabowo 15 persen dan Anies 10 persen.
Sementara dari indikator daya ingat publik (
top of mind), nama Dedi juga berada di peringkat atas. Namanya tercetus secara spontan oleh 30 persen responden, melampaui Prabowo yang meraih 20 persen, Joko Widodo 7 persen, dan Anies 6 persen. Nama KDM rupanya selalu berada dalam ingatan publik.
Angka survei tentu bukan kotak suara apalagi penetapan resmi KPU. Namun, capaian ini menegaskan bahwa Dedi tidak sekadar populer, melainkan memiliki
salience alias kehadiran memori politik yang amat kuat di benak publik. Mereka dengan spontan bisa menyebut namanya jika ditanya siapa presiden yang layak dipilih pada 2029.
Elektabilitas politik kerap kali tidak berawal dari rumusan programatik yang canggih, melainkan dari ingatan kolektif. Dedi Mulyadi memanfaatkan hukum sederhana ini melalui gaya politik yang karib dengan kamera dan problematika harian warga.
Ia menggarap persoalan konkret yang kasatmata: pengelolaan sampah, perbaikan jalan, kelangsungan sekolah anak, hingga nasib petani dan pedagang kecil. Pendekatan tersebut memupuk citra kedekatan publik secara konsisten.
Temuan Tempo memperlihatkan bahwa atribut kedekatan dengan rakyat menjadi kriteria utama publik dalam memilih presiden, di mana 78 persen responden mengasosiasikan Dedi sebagai figur yang mau mendengarkan aspirasi bawah. Asosiasi ini berbanding terbalik dengan citra Prabowo yang lebih dominan pada atribut ketegasan.
Pergeseran ini memperlihatkan bahwa selera politik pemilih mulai bergeser dari figur berwatak otoritas ketat dan tegas menuju figur yang kehadirannya secara riil “terasa” di tengah masyarakat.
Kata “terasa” menjadi variabel krusial. Pemerintah boleh saja memaparkan capaian indikator makroekonomi, angka pertumbuhan, atau deretan proyek strategis nasional. Namun, masyarakat menghayati ekonomi melalui realitas yang paling mendasar: harga beras di pasar, ongkos transportasi, tarif listrik, dan sempitnya lapangan kerja.
Di titik inilah data riset Tempo memotret peringatan yang jauh lebih serius ketimbang kontes angka elektabilitas tokoh. Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran yang pada Desember 2025 sempat berada di angka 75 persen, merosot tajam menjadi 58 persen pada Maret, dan tersisa 37 persen pada Agustus 2026.
Penurunan hingga 38 poin persentase dalam delapan bulan menunjukkan bahwa 62 persen publik menyimpan kekecewaan. Terlebih lagi, 68 persen responden menilai kondisi ekonomi nasional buruk atau memburuk akibat mahalnya bahan pokok dan terbatasnya lapangan kerja. Dua hal ini yang paling dikeluhkan masyarakat.
Tingginya angka elektabilitas Dedi Mulyadi tentu tak boleh dibaca semata-mata sebagai kemenangan personal seorang figur. Capaian itu sangat mungkin dipicu oleh akumulasi rasa ketidakpuasan publik terhadap performa pemerintahan yang sedang berjalan.
Dalam sosiologi politik, elektabilitas seorang tokoh sering kali melonjak bukan lantaran kapasitas dirinya bertambah secara drastis, melainkan karena kinerja pemegang kekuasaan dinilai gagal memenuhi ekspektasi.
Kendati demikian, posisi ini belum bersifat final. Survei yang sama menunjukkan bahwa 48 persen pemilih masih sangat mungkin mengubah keputusan mereka sebelum hari pencoblosan. Rentang dua tahun menuju 2029 adalah durasi yang amat dinamis.
Dalam dua tahun ke depan, peta politik dapat bergeser, konstelasi koalisi partai bisa berubah, dan stabilitas ekonomi masih berpeluang dipulihkan jika pemerintah bersedia melakukan tindakan korektif yang mendasar.
Hasil riset ini semestinya direspon oleh Istana sebagai alat diagnosis kebijakan, bukan ditanggapi dengan kepanikan politik atau tuduhan partisan terhadap lembaga riset.
Publik mengeluhkan realitas yang amat konkret, yakni urusan isi dapur dan pekerjaan. Pemerintah sering kali mengukur keberhasilan dari deretan program yang berhasil diresmikan, sementara rakyat menilai efektivitas kekuasaan dari sejauh mana beban hidup mereka berkurang.
Menurunkan harga kebutuhan pokok dan membuka kesempatan kerja adalah wujud nyata keberpihakan yang jauh lebih efektif ketimbang mobilisasi jargon pembangunan. Untuk merebut kembali kepercayaan publik, pemerintah tidak perlu membuat manuver pencitraan secara artifisial, melainkan wajib menghadirkan kebijakan ekonomi yang dampak positifnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat bawah.
Dinamika elektoral juga merekam deretan nama lain dalam simulasi, seperti Sherly Tjoanda dan Ganjar Pranowo yang mengantongi 4 persen, Agus Harimurti Yudhoyono 3 persen, serta Mahfud Md. 2 persen.
Sebaran dukungan geografis memperlihatkan bahwa Indonesia memiliki konteks kewilayahan yang beragam. Dedi Mulyadi tercatat unggul di kawasan Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah-DIY, Jakarta, Jawa Timur, Sumatera, dan Kalimantan. Namun, Prabowo masih mempertahankan basis kuat di Sulawesi, Gibran memimpin di Bali, sementara Sherly Tjoanda mendominasi di wilayah Maluku dan Papua.
Keunggulan di satu wilayah tidak otomatis menjamin penerimaan secara nasional. Seorang calon presiden tetap diuji kemampuannya dalam melintasi sekat geografis, kelas sosial, dan keragaman kultur di seluruh pelosok Nusantara.
Memasuki tahun ketiga masa jabatannya, pemerintahan Prabowo-Gibran memikul tanggung jawab besar untuk membuktikan kualitas kinerjanya di luar ruang euforia politik. Publik tidak pergi ke pasar membawa grafik pertumbuhan ekonomi makro, melainkan membawa daya beli riil yang kian tergerus.
Apabila negara gagal menghadirkan perbaikan kondisi hidup yang nyata, maka narasi keberhasilan administrasi akan kehilangan daya bujuknya di mata masyarakat. Dua tahun tersisa harus dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membuktikan integritas kepemimpinannya melalui perbaikan tata kelola ekonomi dan pelayanan publik.
Oleh karena itulah, kontestasi politik tidak sekadar ditentukan oleh figur yang paling lihai mengumbar retorika, melainkan oleh pemimpin yang mampu membuktikan bahwa tindakan kekuasaannya benar-benar membuat kehidupan rakyat menjadi lebih baik.
