Warga Berpotensi Tak Dapat Bansos Gegara Salah Desil

Polemik desil muncul gara-gara banyak warga kurang mampu salah terdeteksi masuk ke kelompok desil tinggi (seperti desil 9 atau 10), sehingga mendadak terancam tidak bisa menerima bantuan sosial (bansos) atau subsidi.

Anggota Komisi X DPR Bonnie Triyana mengatakan, persoalan penentuan desil masyarakat dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi faktual. 

Menurut politisi PDIP ini, ketidakakuratan dalam pengelompokan desil, dikhawatirkan bisa berdampak langsung terhadap penyaluran berbagai program bantuan sosial pemerintah.

“Ketidaktepatan penentuan desil akan berpotensi pada ketidaktepatan sasaran bansos. Dampaknya serius karena bisa membuat sebagian masyarakat kehilangan haknya untuk menerima bantuan sosial,” kata Bonnie dalam keterangan resmi yang diterima Rabu 26 Agustus 2026.

Desil sendiri secara sederhana merupakan metode statistik untuk membagi data populasi atau masyarakat jadi 10 kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan.

Bonnie menganggap persoalan data tidak bisa dianggap sekadar sebagai masalah administratif, sebab penentuan desil menjadi salah satu dasar untuk menentukan kelompok masyarakat yang berhak memperoleh sejumlah program bantuan.

Untuk itu, Bonnie menilai Badan Pusat Statistik (BPS) perlu melakukan evaluasi terhadap proses pendataan dan penentuan desil masyarakat.

“Jangan sampai persoalan data justru membuat masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan menjadi tidak terakomodasi,” kata Bonnie.

Untuk perbaikan data, Bonnie menekankan pentingnya kecukupan anggaran dalam menjangkau masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat.