Berita

Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj Harun Al Rasyid. (Foto: Istimewa)

Hukum

15 Saksi Dugaan Penyalahgunaan Pelimpahan Nomor Porsi Haji 2026 Diperiksa

SELASA, 25 AGUSTUS 2026 | 02:33 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur mengusut dugaan penyalahgunaan pelimpahan nomor porsi dalam operasional haji 2026. Sebanyak 15 saksi telah diperiksa pada 18-21 Agustus 2026 di Surabaya.

Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari penelusuran terhadap total 30 pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan peristiwa hukum tersebut. Sementara 15 saksi lainnya akan dijadwalkan kembali untuk menjalani pemeriksaan.

Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj Harun Al Rasyid menegaskan, Kemenhaj tidak akan mentoleransi segala bentuk ketidaktaatan terhadap hukum dalam penyelenggaraan haji.


“Tidak ada ruang bagi ketidaktaatan terhadap hukum," kata Harun, dikutip dari laman Kemenhaj, Selasa 25 Agustus 2026.

Menurut Harun, langkah pengusutan tersebut bukan sekadar mencari pihak yang bertanggung jawab, tetapi memastikan seluruh fakta dan rangkaian peristiwa dapat dibuktikan secara terang.

Kasubdit Layanan Haji Reguler Anggoro Arif Wicaksono mengatakan, pemeriksaan dilakukan secara kolaboratif bersama Kejati Jawa Timur untuk memperoleh bukti dan memverifikasi informasi yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan tersebut.

“Semua pihak yang relevan kami mintai keterangan agar persoalan ini dapat dilihat secara utuh,” kata Anggoro.

Para pihak yang diperiksa berasal dari unsur internal maupun eksternal Kemenhaj. Dari internal, pemeriksaan mencakup unsur Kemenhaj wilayah serta Kantor Kemenhaj kabupaten/kota. Adapun dari eksternal, pemeriksaan melibatkan unsur KBIHU, Dukcapil, Bank, Rumah Sakit, jemaah haji, dan keluarga jemaah.

Anggoro mengatakan, terhadap 15 saksi lainnya, pemeriksaan akan dijadwalkan kembali. Seluruh keterangan yang diperoleh selanjutnya akan menjadi bahan laporan kepada pimpinan untuk menentukan langkah lebih lanjut.

“Apabila ditemukan pelanggaran, tindak lanjutnya dapat berupa sanksi administratif maupun proses pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” kata Anggoro.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya