Berita

Bupati Muara Enim periode 2025-2030, Edison. (Foto: RMOL/Jamaludin)

Hukum

Suap Bupati Muara Enim Melebar, KPK Seret IRT dan Bos CV Maju Jaya

SENIN, 24 AGUSTUS 2026 | 14:45 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pengusutan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim terus bergulir. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh orang saksi dari berbagai latar belakang, mulai dari ibu rumah tangga (IRT) hingga guru.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, pemeriksaan ketujuh saksi tersebut dilakukan penyidik di Mapolres Ngawi, Senin, 24 Agustus 2026.

"Pemeriksaan saksi dilakukan di Mapolres Ngawi," kata Budi saat dikonfirmasi.


Saksi-saksi yang dipanggil tersebut yakni Sikarsi (IRT), Anang Sidiq (perangkat desa), Miya Riyawati (guru), Sukirno (guru), Feri Widiyanto (admin CV Maju Jaya), Visi Widi Sasongko (wiraswasta), dan Rudi Hermawan (Direktur CV Maju Jaya).

Sebagai pengingat, skandal suap ini terbongkar lewat Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Juni 2026. KPK telah menetapkan Bupati Muara Enim periode 2025-2030, Edison sebagai tersangka utama.

Selain Edison, KPK menjerat Sekdin Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim Abi Nurwardani, keponakan Edison bernama Adi Triyadi, serta Marketing PT Millenium Solusi Abadi (MSA) Cory Erin Hardi. Penyidik kemudian turut menahan Direktur PT MSA, Fika Nur Alawi, dalam pengembangan kasus ini.

Praktik rasuah bermula saat PT MSA mengincar proyek pengadaan smart board di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim. Abi diduga menerima cash Rp500 juta dari Cory di sebuah hotel di Jakarta sebagai 'uang pelicin' agar PT MSA kembali mengamankan proyek-proyek Pemkab.

Tak berhenti di situ, Abi atas perintah Bupati Edison ditengarai aktif memungut komitmen fee dari pelbagai rekanan proyek lain. Guna mengaburkan asal-usul uang haram tersebut, aliran dana diputar menggunakan rekening pinjaman (nominee) dan transaksi tunai.

Dari hasil bancakan tersebut, dana didistribusikan dengan jatah 5 persen untuk Bupati Edison, 3 persen untuk kepala dinas, serta 1 persen masing-masing untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan bendahara. Uang tunai yang ditarik dari rekening nominee kemudian disetorkan perantara ke kantong pribadi Edison.

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Jenderal Agus Subiyanto Tinjau Gladi Bersih Upacara HUT Ke-81 TNI

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 18:11

Rayakan Milad ke-81, GPI Gelar Sidang Dewan Organisasi di Bogor

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 17:22

Jalan Panjang Brigjen Ami Prindani Hingga Jadi Kadensus 88 Polri

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:47

Kurikulum Berbasis Cinta Dorong Pesantren Tanamkan Kesadaran Ekologi

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:47

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

PKPA Peradi Profesional Raih Rekor MURI Peserta Terbanyak

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 15:52

Trump Pangkas Dana Iklim Global, Program Konservasi Orangutan RI Ikut Kena Imbas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 15:22

Ekspor Lesu - Stok Melonjak: Harga Minyak Sawit Mentah Catat Penurunan Mingguan Kedua

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 14:57

PP GPI Apresiasi Gebrakan Reformasi Suyudi di Tubuh Polri

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 14:45

DOJ Tutup Kasus Powell, Proyek Renovasi Fed Masih Berujung Audit

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 14:31

Selengkapnya