Berita

Bupati Muara Enim periode 2025-2030, Edison. (Foto: RMOL/Jamaludin)

Hukum

Suap Bupati Muara Enim Melebar, KPK Seret IRT dan Bos CV Maju Jaya

SENIN, 24 AGUSTUS 2026 | 14:45 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pengusutan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim terus bergulir. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh orang saksi dari berbagai latar belakang, mulai dari ibu rumah tangga (IRT) hingga guru.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, pemeriksaan ketujuh saksi tersebut dilakukan penyidik di Mapolres Ngawi, Senin, 24 Agustus 2026.

"Pemeriksaan saksi dilakukan di Mapolres Ngawi," kata Budi saat dikonfirmasi.


Saksi-saksi yang dipanggil tersebut yakni Sikarsi (IRT), Anang Sidiq (perangkat desa), Miya Riyawati (guru), Sukirno (guru), Feri Widiyanto (admin CV Maju Jaya), Visi Widi Sasongko (wiraswasta), dan Rudi Hermawan (Direktur CV Maju Jaya).

Sebagai pengingat, skandal suap ini terbongkar lewat Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Juni 2026. KPK telah menetapkan Bupati Muara Enim periode 2025-2030, Edison sebagai tersangka utama.

Selain Edison, KPK menjerat Sekdin Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim Abi Nurwardani, keponakan Edison bernama Adi Triyadi, serta Marketing PT Millenium Solusi Abadi (MSA) Cory Erin Hardi. Penyidik kemudian turut menahan Direktur PT MSA, Fika Nur Alawi, dalam pengembangan kasus ini.

Praktik rasuah bermula saat PT MSA mengincar proyek pengadaan smart board di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim. Abi diduga menerima cash Rp500 juta dari Cory di sebuah hotel di Jakarta sebagai 'uang pelicin' agar PT MSA kembali mengamankan proyek-proyek Pemkab.

Tak berhenti di situ, Abi atas perintah Bupati Edison ditengarai aktif memungut komitmen fee dari pelbagai rekanan proyek lain. Guna mengaburkan asal-usul uang haram tersebut, aliran dana diputar menggunakan rekening pinjaman (nominee) dan transaksi tunai.

Dari hasil bancakan tersebut, dana didistribusikan dengan jatah 5 persen untuk Bupati Edison, 3 persen untuk kepala dinas, serta 1 persen masing-masing untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan bendahara. Uang tunai yang ditarik dari rekening nominee kemudian disetorkan perantara ke kantong pribadi Edison.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Kecewa ke Mardiono, Kader PPP Segel Kantor DPP

Jumat, 13 November 2026 | 14:32

Paviliun Wonderful Indonesia Raih Penghargaan Terbaik di Asia pada WTM London 2026

Jumat, 13 November 2026 | 14:18

Sidak Narkoba di Lapas Kerobokan Bali, 24 Warga Binaan Positif Narkoba

Jumat, 13 November 2026 | 14:15

Sore Ini Prabowo akan Kumpulkan Ketum Parpol di Istana Bogor

Jumat, 13 November 2026 | 14:03

Pewarisan Kekuasaan Jadi Penyakit Demokrasi

Jumat, 13 November 2026 | 14:03

Pergantian Wapres Jadi Kompetisi Elite Politik

Jumat, 13 November 2026 | 13:42

Isu Penyadapan Prabowo dan Mundurnya Gibran Jangan Ganggu Stabilitas Ekonomi

Jumat, 13 November 2026 | 13:30

Pemerintah Tarik Utang Rp629,3 Triliun hingga Oktober 2026

Jumat, 13 November 2026 | 13:30

Konser Guns N’ Roses dan BTS Diproyeksikan Dongkrak Pariwisata Jakarta

Jumat, 13 November 2026 | 13:20

Penerimaan Pajak Tembus Rp1.796 Triliun, DJP Masih Kejar Rp514 Triliun

Jumat, 13 November 2026 | 13:07

Selengkapnya