Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa. (Foto: RMOL)
Langkah Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan delegasi tingkat tinggi dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat malam, 21 Agustus 2026 mendapat sorotan positif.
Pertemuan yang dihadiri Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dan Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun tersebut dinilai menegaskan posisi Indonesia sebagai kekuatan penyeimbang (stabilizing power) di panggung geopolitik global.
Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa menilai, dialog intensif antara Presiden Prabowo dengan dua pejabat kunci Beijing tersebut menjadi wadah krusial untuk menyelaraskan agenda pembangunan ekonomi nasional dengan diplomasi pertahanan yang saling menguntungkan.
"Pertemuan ini merupakan manifestasi nyata dari doktrin politik bebas dan aktif yang adaptif dengan perkembangan zaman. Indonesia tidak membatasi diri untuk berdialog dan berkolaborasi dengan kekuatan besar mana pun, selama kerja sama tersebut berpijak pada asas saling menghormati dan membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional," ujar Teguh, Senin, 24 Agustus 2026.
Dosen Hubungan Internasional UIN Jakarta ini menambahkan, diplomasi yang dijalankan pemerintah saat ini mencerminkan pendekatan
pragmatic non-alignment (ketidakberpihakan yang pragmatis). Artinya, Indonesia tidak sekadar pasif atau menjaga jarak yang setara, melainkan aktif menjalin kerja sama fleksibel berbasis kebutuhan strategis tanpa terikat pakta militer.
"Indonesia tidak terjebak dalam dikotomi persaingan hegemoni antara Washington dan Beijing. Kita memilih bermitra secara substantif dan rasional; bekerja sama erat dengan Tiongkok di sektor investasi, industri, dan dialog keamanan, sembari tetap menjaga kemitraan strategis dengan negara-negara Barat dan mitra kawasan lainnya," beber Teguh.
Kehadiran Menhan Tiongkok Dong Jun dalam pertemuan tersebut juga dinilai memiliki bobot strategis tersendiri untuk membangun rasa saling percaya (
confidence-building measures) di kawasan, khususnya dalam mencegah potensi eskalasi di titik rawan seperti Laut Natuna Utara.
Dari sisi geoekonomi, pertemuan ini mempertegas posisi tawar Indonesia dalam menarik investasi berkualitas untuk mendukung hilirisasi industri dan transformasi energi tanpa mengorbankan independensi politik luar negeri.
"Kepemimpinan diplomasi Indonesia yang mengedepankan ketidakberpihakan aktif ini sekaligus memperkuat sentralitas ASEAN. Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, keberhasilan Jakarta menjaga jembatan komunikasi yang konstruktif dengan kekuatan besar menjadi jangkar penting agar kawasan tidak dijadikan arena konflik proksi," pungkas Teguh.
