Berita

Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim, di Menara Kembar Petronas, Kuala Lumpur (Foto: BPMI Setpres)

Dunia

Investasi Felda Terancam Rugi Rp10,9 Triliun, PM Malaysia Minta Bantuan Prabowo

MINGGU, 23 AGUSTUS 2026 | 10:02 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim meminta bantuan Presiden RI Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan investasi Federal Land Development Authority (Felda) di Indonesia.

Anwar mengatakan dirinya telah mengirim surat resmi kepada Prabowo untuk meminta perhatian khusus terhadap investasi Felda, terutama terkait persoalan PT Eagle High Plantations Tbk (EHP) yang saat ini masih berproses di pengadilan Indonesia.

Jika tidak segera ditangani, Felda berpotensi kehilangan hingga 2,5 miliar ringgit atau Rp10,9 triliun, sementara nilai yang diperkirakan dapat dipulihkan hanya sekitar 200 juta ringgit atau Rp876 miliar.


"Saya telah menulis surat kepada Presiden Prabowo Subianto meminta beliau untuk menindaklanjuti masalah ini. Jika tidak ditangani, kita berpotensi kehilangan 2,5 miliar ringgit dan hanya dapat memulihkan 200 juta ringgit," kata Anwar dalam sebuah pernyataan, dikutip dari The Star, Minggu, 23 Agustus 2026.

Anwar mengatakan persoalan tersebut menjadi salah satu contoh buruknya pengelolaan investasi Felda pada masa lalu. 

Dia mengungkapkan besarnya angka kerugian itu agar seluruh jajaran manajemen memahami skala persoalan yang harus diselesaikan sekaligus beratnya proses pemulihan yang tengah dilakukan.

"Saya ingin para manajer memahami betapa sulitnya pemulihan ini. Ini bukan masalah yang disebabkan oleh para manajer," ujarnya.

Felda melalui anak usahanya, FIC Properties Sdn Bhd, membeli saham PT Eagle High Plantations Tbk pada Desember 2016 senilai 504,5 juta dolar AS atau sekitar Rp8,9 triliun.

Nilai transaksi tersebut kala itu menuai kritik karena dinilai jauh lebih tinggi dibandingkan nilai pasar dan harga saham perusahaan.

Investasi Felda di Eagle High kemudian berkembang menjadi persoalan berkepanjangan dan kini turut berkaitan dengan proses hukum yang berlangsung di Indonesia.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR Khawatir Pekerjaan Debt Collector jadi Ilegal, Ini Sebabnya

Minggu, 23 Agustus 2026 | 01:43

Keripik Pisang Lokal Besutan Rumah BUMN BRI Tembus Malaysia dan Hong Kong

Minggu, 23 Agustus 2026 | 01:19

Menlu China Mesra dengan Luhut, Sejumlah Tawaran Kerja Sama Mengalir

Minggu, 23 Agustus 2026 | 00:54

Program Gerakan “Warga Peduli Warga” Jaringan Aktivis 98 Berlanjut di Lampung

Minggu, 23 Agustus 2026 | 00:28

Sejumlah Elemen Mahasiswa Ogah Ikut Demo AMPB 27 Agustus, Ini Sebabnya

Minggu, 23 Agustus 2026 | 00:10

Ribuan Warga Meriahkan Panggung Rakyat Merdeka PANsar Murah di Kendal

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 23:50

BRI Raih Tiga Penghargaan Bergengsi Alpha Southeast Asia 2026

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 23:28

DPR Tekankan Penguatan Pengendalian Lingkungan untuk Hentikan Karhutla

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 22:58

YLBHI Dorong Bareskrim Usut Perwira Diduga Terlibat Penipuan Investasi Tambang Emas

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 22:14

Pikat Pembeli dari Singapura hingga Belanda, Produk UMKM Asal Sumut Berdaya Bersama BRI

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 21:55

Selengkapnya