Prof, Dr. Abdul Haris Fatgehipon. (Foto: Istimewa)
Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Prof Dr Abdul Haris Fatgehipon mengutuk keras aksi kekerasan pembunuhan 2 warga sipil dan penculikan 9 orang anak-anak dan ibu-ibu yang dilakukan kelompok separatis bersenjata di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Ia meminta pemerintah memperkuat jaminan keamanan bagi masyarakat sipil.
Abdul Haris menilai kekerasan terhadap masyarakat sipil merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Menurutnya, warga tidak boleh terus hidup dalam bayang-bayang ancaman kelompok bersenjata.
"Perlu adanya ketegasan sikap pemerintah untuk memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat sipil," kata Abdul Haris dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Sabtu malam, 22 Agustus 2026.
Dia menegaskan negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi seluruh warga negara. Karena itu, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat sipil menjadi korban akibat konflik bersenjata yang terus berlangsung di sejumlah wilayah Papua.
"Kewajiban negara melindungi seluruh tumpah darah Indonesia," jelasnya.
Abdul Haris juga mendorong peningkatan operasi keamanan yang melibatkan TNI dan Polri. Menurut dia, penguatan operasi diperlukan untuk memastikan kelompok bersenjata tidak semakin leluasa mengancam keselamatan masyarakat.
"Operasi keamanan yang melibatkan Polri dan TNI harus ditingkatkan," ujarnya.
Namun, dia menekankan operasi keamanan harus dilakukan secara profesional, terukur, dan tetap mengedepankan perlindungan terhadap masyarakat sipil.
"Kehadiran aparat, harus memberikan rasa aman sekaligus memastikan aktivitas masyarakat dapat berjalan normal,” jelasnya lagi.
Menurut Abdul Haris, negara harus menunjukkan ketegasan dalam menghadapi gerakan separatis bersenjata yang menggunakan kekerasan. Jangan sampai lemahnya respons negara justru membuat kelompok bersenjata semakin berani melakukan tindakan yang merugikan masyarakat.
"Jangan sampai negara gagal melawan gerakan separatis bersenjata," tegas dia.
Dia menilai persoalan Papua tidak cukup diselesaikan hanya melalui pendekatan keamanan.
"Penguatan keamanan harus berjalan beriringan dengan pembangunan, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat," tegasnya lagi.
Abdul Haris berharap pemerintah segera memastikan kondisi keamanan di Jila dan wilayah Papua lainnya tetap terkendali.
"Perlindungan terhadap masyarakat sipil, menurutnya, harus menjadi prioritas utama agar warga dapat hidup aman dan pembangunan di Papua terus berjalan," pungkasnya.
