Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Aliansi Solidaritas Mahasiswa DIY Perjuangan Pracimantoro menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian publik, khususnya terkait rencana dan aktivitas pembangunan yang berpotensi berdampak terhadap lingkungan serta kehidupan masyarakat setempat.

Sorotan tersebut disampaikan dalam diskusi publik bertajuk “Kemerdekaan Lingkungan: Menyoal Eksploitasi Lingkungan dan Perampasan Ruang Hidup Masyarakat Pracimantoro” di Yogyakarta, Jumat 21 Agustus 2026.

Diskusi menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang, mulai dari akademisi, mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM), aktivis lingkungan, masyarakat asli Wonogiri, hingga puluhan kampus di Yogyakarta yang tergabung dalam Forum BEM DIY (FBD).

Kegiatan tersebut ditutup dengan pernyataan sikap. Mereka menyampaikan enam tuntutan, mulai dari penolakan terhadap penggunaan kampus untuk kepentingan proyek yang dinilai merusak lingkungan hingga desakan pengusutan dugaan penyalahgunaan kewenangan dan konflik kepentingan.

‘Kami menolak kampus dan kalangan akademisi digunakan sebagai alat kepentingan proyek yang merusak lingkungan di Pracimantoro. Kami juga menolak segala bentuk penyalahgunaan dan manipulasi AMDAL dalam setiap proses pembangunan,’ demikian salah satu poin pernyataan sikap aliansi.

Berikut adalah enam tuntutan adalah; Pertama, aliansi menolak kampus dan kalangan akademisi digunakan sebagai alat kepentingan proyek yang dinilai merusak lingkungan di Pracimantoro.

Kedua, aliansi menolak segala bentuk penyalahgunaan dan manipulasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dalam setiap proses pembangunan.

Ketiga, aliansi mendesak seluruh pihak yang dinilai terlibat dalam proyek ekstraktif pabrik semen di Pracimantoro, termasuk dugaan penyalahgunaan kewenangan dan konflik kepentingan, agar diusut secara tuntas.

Keempat, aliansi turut mendukung perjuangan masyarakat Pracimantoro dalam mempertahankan ruang hidup serta lingkungan yang baik dan sehat.

Kelima, mereka menuntut adanya jaminan keterlibatan dan pemenuhan hak masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait pembangunan di wilayah Pracimantoro.

Keenam, apabila tuntutan tersebut tidak diindahkan, aliansi menyatakan akan membangun eskalasi gerakan secara nasional hingga mencapai titik yang mereka sebut sebagai “darah penghabisan”.