Anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian (Foto: RMOL /Faisal Aristama)
Pemerintah didesak untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali meluas di sejumlah wilayah Kalimantan.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengatakan, perkembangan karhutla dalam beberapa hari terakhir menunjukkan bahwa persoalan ini tidak bisa lagi dilihat semata sebagai persoalan kebakaran hutan. Akan tetapi, sudah menjadi ancaman bencana yang berdampak langsung terhadap keselamatan, kesehatan, mobilitas, dan aktivitas masyarakat.
“Ini bukan lagi sekadar soal api di hutan dan lahan. Ketika asap sudah mengganggu jarak pandang, aktivitas masyarakat dan penerbangan, serta berpotensi mengganggu kesehatan warga, maka keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” ujar Hetifah, kepada wartawan, Sabtu, 22 Agustus 2026.
Data Kementerian Kehutanan menunjukkan peningkatan signifikan hotspot di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Pada 19 Agustus 2026 tercatat 518 hotspot berkepercayaan tinggi di tiga provinsi tersebut, meningkat lebih dari empat kali lipat dibandingkan hari sebelumnya. Secara kumulatif pada 17-19 Agustus, terdapat 750 hotspot berkepercayaan tinggi.
Kondisi tersebut juga terjadi di Kalimantan Timur. Berdasarkan data BPBD Kaltim per 19 Agustus, tercatat 413 titik karhutla dengan luas lahan dan hutan terbakar mencapai 936,95 hektare. Di Kutai Barat saja, terdapat 72 lokasi karhutla dengan luas terbakar mencapai 415,51 hektare.
“Sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur, saya tentu sangat prihatin. Kaltim juga menghadapi peningkatan karhutla. Kita tidak boleh menunggu sampai dampaknya semakin besar baru kemudian bergerak,” tegasnya.
Hetifah mengapresiasi langkah pemerintah yang telah mengerahkan personel gabungan, memperkuat pemadaman darat, menggunakan water bombing, serta menjalankan Operasi Modifikasi Cuaca. Namun, menurutnya, upaya tersebut harus berjalan beriringan dengan strategi perlindungan masyarakat.
“Pemadaman api harus terus dilakukan, tetapi masyarakat yang terdampak asap juga harus dilindungi. Pemerintah daerah perlu memastikan kesiapan fasilitas kesehatan, ketersediaan masker yang sesuai, informasi kualitas udara, serta perlindungan khusus bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, dan masyarakat yang memiliki kerentanan kesehatan,” kata Hetifah.
Politikus Partai Golkar itu juga meminta BNPB bersama BPBD memperkuat sistem komando dan koordinasi di daerah yang mengalami peningkatan karhutla. Setiap titik api yang terdeteksi harus segera diverifikasi dan ditindaklanjuti agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
“Yang kita perlukan adalah respons cepat berbasis data. Hotspot harus segera diverifikasi di lapangan. Jangan sampai ada jeda terlalu panjang antara deteksi, laporan, dan pemadaman,” ujarnya.
“Sebagai Anggota Komisi VIII DPR RI dari Kalimantan Timur, saya akan terus mendorong koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar penanganannya cepat, berbasis data, dan keselamatan warga menjadi prioritas,” tegas Hetifah.
Hetifah juga menyoroti pentingnya kesiapan menghadapi kondisi kering yang masih mungkin berlangsung dalam beberapa pekan ke depan. BMKG memperkirakan kondisi minim pertumbuhan awan masih terjadi di sebagian wilayah Kalimantan dan musim hujan baru berpotensi datang sekitar pertengahan Oktober.
“Artinya, kita masih memiliki periode risiko yang panjang. Jangan hanya berpikir bagaimana memadamkan api hari ini. Pemerintah harus menyiapkan skenario menghadapi kemungkinan karhutla berulang sampai kondisi cuaca kembali membaik,” pungkasnya.
