Program hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) rentan menjadi sasaran monopoli oleh oknum berduit.
Mengantisipasi celah tersebut, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, secara tegas meminta agar pengelola menerapkan aturan kepemilikan yang ketat. Ia menginstruksikan agar prinsip 'satu pembeli hanya berhak atas satu unit apartemen' benar-benar ditegakkan, sehingga hak masyarakat kecil tidak terampas.
Dalam agenda Groundbreaking Hunian Manggarai di lahan KAI, Jakarta Selatan, Hashim menyoroti risiko pembelian massal oleh oknum yang kerap menggunakan identitas orang lain.
"Jangan diborong ya, dari 3.000 (unit) nanti orang tertentu beli 300, 500 (unit) nanti titip siapa, titip sopirnya, atas nama sopirnya, atas nama office boy-nya, ini kita akui ini sudah terjadi di sejarah Republik Indonesia. So itu kita harus adil, satu pelanggan satu peminat satu apartemen," tegas Hashim, dikutip redaksi, Sabtu 22 Agustus 2026.
Ia mengingatkan bahwa kualitas bangunan yang bagus serta lokasi yang strategis pasti akan mendongkrak nilai properti di masa depan. Kondisi inilah yang perlu diantisipasi karena sangat berpotensi memancing oknum nakal untuk mengambil keuntungan.
Selain persoalan pemerataan distribusi unit, tantangan pasca-pembangunan juga menjadi perhatian utama. Hashim secara terbuka mengakui bahwa pemeliharaan fasilitas kerap menjadi kendala dalam berbagai proyek pembangunan di Indonesia, meskipun proses pembangunannya sendiri sudah dilakukan dengan sangat baik.
"Titik lemah kita terus terang saja adalah perawatan, pemeliharaan. Kita bangun dengan bagus sekali, dari dulu kita membangun bagus sekali, tapi kelemahan kita terus terang saja itu adalah maintenance ya," ungkapnya.
Hashim juga berharap standar kualitas apartemen tersebut bisa terus dipertahankan hingga bertahun-tahun ke depan. Ia ingin agar fasilitas ini dirawat dengan baik dan tidak mengalami kerusakan seperti berkarat atau bocor, sehingga tetap dalam kondisi prima saat ditinjau kembali oleh Presiden Prabowo Subianto pada sepuluh tahun mendatang.
Untuk memastikan perawatan berjalan optimal, Hashim juga mendorong pembentukan badan pengelola khusus di lingkungan tersebut.
Mengingat kawasan itu nantinya akan dihuni oleh sekitar 3.700 nasabah BTN, Hashim mengusulkan agar para penghuni membentuk semacam asosiasi warga guna mengelola fasilitas dan kepentingan bersama secara mandiri.
