Berita

Politisi senior PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira. (Foto: RMOL)

Politik

Pemerintah Bisa Buka Opsi Tawaran Bantuan Negara Lain untuk Percepat Pemulihan NTT

SABTU, 22 AGUSTUS 2026 | 07:02 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Pemerintah seharusnya terbuka dengan tawaran bantuan dari beberapa negara sahabat untuk membantu penanganan korban bencana gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hal itu disampaikan politisi senior PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira dalam keterangan resmi, Jumat 21 Agustus 2026.

"Persoalannya bukan dari mana datangnya bantuan, tapi bagaimana kesulitan yang mereka hadapi agar segera teratasi. Baik bantuan tanggap darurat untuk mengatasi kebutuhan hidup sehari-hari seperti sandang-pangan, serta kebutuhan akan hunian yang aman," kata Andreas.


Karena itu, Andreas berharap pemerintah memperhatikan tahapan penanganan bencana ini secara komprehensif, khususnya recovery bangunan rumah warga terdampak serta fasilitas umum serta akses infrastruktur yang menghubungkan daerah-daerah di Flores.

"Ini semua tentu butuh waktu, namun kalau bisa lebih cepat akan lebih baik," kata Andreas.

Menyoroti sikap pemerintah terkait bantuan asing, Andreas yang juga Wakil Ketua Komisi XIII DPR ini menyatakan bahwa seharusnya bantuan itu lebih dipandang dari perspektif kemanusiaan.

"Namun apabila pemerintah Indonesia punya pandangan lain, maka mengelola bantuan ini harus menjadi tanggung jawab penuh  pemerintah, baik pelaksanaan tanggap darurat maupun proses recovery fisik dan mental sosial secara cepat,” kata Andreas 

Sebagai jalan tengah, agar tidak terkesan seolah menolak atau tidak membutuhkan uluran tangan negara lain, maka Andreas menegaskan bila ada tawaran bantuan dari luar negeri, sebaiknya melalui pemerintah.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya