Rektor Unsoed Diduga Terima Gratifikasi Rp680 Juta Lewat Mulyono

Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Prof. Akhmad Sodiq diduga menerima gratifikasi sedikitnya Rp680 juta dari proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri tahun 2025 dan 2026.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, Akhmad Sodiq (ASO) memberikan perintah kepada keponakannya, yaitu Mulyono (MYN) alias Nono selaku swasta dengan kode tertentu terkait penerimaan uang dari calon mahasiswa.

"ASO juga diduga memerintahkan MYN, untuk melakukan pembayaran atas pembelian tiga bidang tanah, yang kemudian diatasnamakan MYN. Sehingga dalam hal ini, MYN bertindak sebagai penerima sekaligus pengelola uang yang diperuntukkan bagi ASO," kata Taufik kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat malam, 21 Agustus 2026.

Taufik menjelaskan, praktik tersebut terjadi dalam proses seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri tahun 2025 dan 2026.

"ASO memberikan perintah kepada MYN dengan kode ‘jangan diminta di awal, jika dikasih bilang terima kasih’," ujar Taufik.

Atas perintah tersebut, Mulyono diduga menerima uang dari proses penerimaan mahasiswa baru.

"Atas hal tersebut, MYN atas sepengetahuan ASO diduga melakukan penerimaan lainnya/gratifikasi berupa uang sekurang-kurangnya senilai Rp680 juta," kata Taufik.

Selain menerima uang, Mulyono juga diduga diperintahkan Akhmad Sodiq untuk membeli tiga bidang tanah.

"ASO juga diduga memerintahkan MYN, untuk melakukan pembayaran atas pembelian tiga bidang tanah, yang kemudian diatasnamakan MYN," kata Taufik.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam penerimaan mahasiswa baru di lingkungan Unsoed. 

Mereka adalah Akhmad Sodiq selaku Rektor Unsoed, Norman Arie Prayoga selaku Wakil Rektor III Unsoed, Eko Sumanto selaku Kepala Bagian Akademik Unsoed, Dian Mulia Wardhana dan Adhi Wiharto selaku pihak swasta, serta Mulyono selaku pihak swasta.

KPK menjerat para tersangka dengan Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 B UU Tipikor Juncto Pasal 20 huruf c UU 1/2023 tentang KUHP.

Keenam tersangka ditahan untuk 20 hari pertama sejak 21 Agustus hingga 9 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.