KAMMI Tegas Tolak Warga Pati Demo di DPR

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menyatakan sikap terhadap kondisi demokrasi yang tengah bergulir belakangan ini. Mereka menegaskan menolak provokasi yang dapat menyebabkan perpecahan bangsa.

Sikap ini diambil KAMMI merespons rencana aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada 27 Agustus 2026. 

"Kami menolak upaya provokasi yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa," kata Ketua KAMMI Amri Akbar dalam jumpa pers di sebuah kafe di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat 21 Agustus 2026.

Selanjutnya, KAMMI juga menolak segala bentuk manuver yang mengatasnamakan aspirasi rakyat namun berpotensi menjurus pada provokasi, tindakan koersif maupun ancaman terhadap simbol-simbol kenegaraan. 

Selain itu KAMMI menyebut pernyataan yang mengarah pada niat menyandera atau mengancam DPR merupakan bentuk eskalasi yang tidak dapat dibenarkan dalam alam demokrasi yang beradab.

"Kritik dan aspirasi adalah hak setiap warga negara. Tetapi hak tersebut tidak boleh ditunggangi oleh narasi konfrontatif yang berpotensi memantik kegaduhan, merusak fasilitas negara, serta mengoyak rasa persatuan yang telah dirawat bangsa ini dengan susah payah," kata Amri. 

Apalagi, lanjut Amri, Indonesia sedang berduka, di mana Nusa Tenggara Timur (NTT) sedang terkena musibah gempa dan Kalimantan sedang terkena kebakaran hutan dan lahan alias karhutla.

"Sehingga konsentrasi kita sebagai anak bangsa sama-sama kita fokuskan untuk misi-misi kemanusiaan," kata Amri.

Di sisi lain, Amri mengaku memahami dan menghormati sepenuhnya hak konstitusional setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Terlebih hal itu diatur dalam Undang-undang.

"Namun demikian, kami menyatakan sikap menolak rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar di Gedung DPR pada 27 Agustus 2026 oleh kelompok yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB," pungkas Amri.