Berita

Menteri Keuangan AS Scott Bessent (Tangkapan layar RMOL dari siaran YouTube CNBC)

Global

Bessent: AS Akan Hancurkan Ekonomi Iran

JUMAT, 21 AGUSTUS 2026 | 13:18 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Scott Bessent mengatakan tekanan ekonomi maksimal terhadap Iran berpotensi mengurangi kebutuhan Washington untuk kembali melancarkan operasi militer besar-besaran terhadap negara tersebut.

Bessent mengatakan pemerintahan Presiden Donald Trump akan meningkatkan tekanan terhadap Iran melalui sanksi dan berbagai langkah ekonomi lainnya.

“Jika kita memberikan tekanan ekonomi maksimal, maka kemungkinan besar tidak akan ada pemulihan aktivitas ekonomi skala besar,” kata Bessent dalam wawancara televisi, dikutip Jumat 21 Agustus 2026.


Pernyataan tersebut disampaikan setelah Trump mengumumkan rencana memperketat tekanan ekonomi terhadap Iran. AS bahkan berencana menjatuhkan sanksi kepada negara mana pun yang memberikan “segala jenis bantuan” kepada Teheran.

Bessent mengatakan Washington juga akan meminta negara-negara sekutunya menentukan sikap dan ikut menerapkan kebijakan tersebut.

“Ini akan menjadi isolasi ekonomi terkoordinasi terbesar dalam sejarah dunia,” ujar Bessent.

Ia menegaskan, negara yang tetap melakukan bisnis dengan Iran, termasuk mentransfer uang, membeli minyak, atau membantu pengiriman melalui laut, akan menghadapi tindakan tegas dari pemerintah AS.

“Jika Anda bersikeras melakukan bisnis dengan [Iran] ... Departemen Keuangan AS dan pemerintah AS akan mengerahkan seluruh kekuatan dan tenaganya untuk menindak Anda,” katanya.

Tekanan ekonomi tersebut, lanjut Bessent, akan berjalan bersamaan dengan blokade angkatan laut AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran di Teluk Oman.

“Ini adalah pukulan ganda. Kita memiliki blokade, dan kita akan menerapkan sanksi terberat dalam sejarah,” ujarnya.

“Kita akan meruntuhkan rezim ini,” tambah Bessent.

Bessent mengatakan pemerintah AS akan menggelar konferensi pers pada Senin untuk menjelaskan lebih rinci langkah-langkah yang akan ditempuh.

Kebijakan tersebut diberlakukan ketika konflik AS-Iran telah berlangsung hampir enam bulan. Tekanan terhadap ekonomi Iran semakin berat, ditandai dengan penyusutan produk domestik bruto (PDB) dan lonjakan inflasi.

Meski demikian, sejumlah analis menilai kondisi tersebut belum tentu membuat perekonomian Iran segera runtuh. Iran masih memiliki kemampuan mengganggu pelayaran di Selat Hormuz, salah satu jalur perdagangan minyak terpenting di dunia.

Arus kapal tanker yang melintasi Selat Hormuz saat ini juga masih jauh di bawah kondisi sebelum perang.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menolak ancaman terbaru Trump. Ia menilai penguatan kebijakan yang selama ini gagal hanya akan berujung pada kekalahan dan meningkatkan permusuhan rakyat Iran.


Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya