Wacana Pertalite Dibagi Berdasarkan Desil, Airlangga Bilang Begini

Pemerintah masih mengkaji penggunaan data desil untuk menghitung kebutuhan masyarakat berdasarkan kelompok ekonomi, termasuk dalam penyaluran subsidi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pengkajian data tersebut dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) melalui sensus ekonomi.

"Itu kan di BPS. BPS sedang melakukan sensus ekonomi. Kita tunggu aja sensus ekonominya," kata Airlangga di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat 21 Agustus 2026.

Saat ditanya apakah data desil nantinya menjadi dasar pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite, Airlangga mengatakan data tersebut dapat digunakan untuk menghitung kebutuhan setiap kelompok masyarakat.

"Kalau misalnya desil itu dijadikan angka untuk menghitung berapa sebetulnya kebutuhan terhadap masing-masing segmen dari masyarakat tersebut," ujarnya.

Namun, Airlangga belum memastikan apakah masyarakat yang masuk desil 10 nantinya tidak diperbolehkan membeli Pertalite.

Sebelumnya, pemerintah membahas kemungkinan memperketat penyaluran subsidi Pertalite bagi kelompok ekonomi atas, khususnya masyarakat yang masuk desil 9 dan 10.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan hal tersebut setelah rapat internal bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 11 Agustus 2026.

Purbaya mengatakan, pemerintah masih menyiapkan sistem agar pembatasan subsidi dapat diterapkan secara bertahap. Namun, kebijakan tersebut belum akan diberlakukan dalam waktu dekat.

Menurut Purbaya, pembatasan subsidi Pertalite ditargetkan mulai diterapkan secara bertahap sebelum 2027.

"Jadi tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuatir 9-10, supaya nanti, bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangin secara bertahap," kata Purbaya.