Berita

Kabut tebal mengganggu aktivitas masyarakat Banjarbaru. (Foto: Istimewa)

Politik

Kasus Karhutla di Kalimantan Butuh Tindakan Extraordinary Pemerintah

JUMAT, 21 AGUSTUS 2026 | 02:59 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Pemerintah harus bertindak extraordinary dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan. 

Permintaan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman yang melihat fenomena Karhutla di Kalimantan dampaknya telah meluas ke berbagai sektor: kesehatan, pendidikan, transportasi dan aktivitas ekonomi. 

Bahkan, perluasan dampak ini tak lepas dari fenomena cuaca kering akibat fenomena El Nino yang puncaknya pada Agustus-September 2026 ini.


“Pada tahun 1997-1998 lalu, Indonesia juga dilanda fenomena El Nino yang kemudian menyebabkan krisis besar, karena memicu kebakaran di lebih dari 9 juta hektare lahan Kalimantan. Peristiwa itu kemudian jadi bencana lingkungan terbesar di Asia Tenggara pada abad ke-20. Ini tidak boleh berulang sekarang ini,” tegas Alex dalam pernyataan tertulis yang diterima redaksi di Jakarta, Kamis, 20 Agustus 2026.

Selain itu, kabut asap pekat akibat Karhutla Kalimantan ini juga telah memaksa Dinas Pendidikan menunda jadwal pembelajaran yakni jam masuk sekolah SD dan SMP hingga pukul 08.00 WIB, sementara PAUD dialihkan ke pembelajaran jarak jauh. 

Data yang dihimpun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per tanggal 19 Agustus 2026, terdapat total 1.487 titik panas (hotspot) di seluruh wilayah Kalimantan. Terdiri dari 767 titik di Kalimantan Tengah, 441 titik di Kalimantan Barat, 315 di Kalimantan Tengah, 34 di Kalimantan Selatan dan 17 di Kalimantan Utara. 

“Penyebaran titik Karhutla ini terjadi hampir di setiap provinsi dengan Kalimantan Tengah jadi episentrum kebakaran dengan konsentrasi tertinggi. Penanganan Karhutla Kalimantan ini mesti segera jadi prioritas nasional,” terang Alex.

Itu sebabnya, Legislator PDIP ini ingin evaluasi kebijakan karhutla Kalimantan harus mencakup penguatan deteksi dini dan patroli di wilayah rawan, salah satunya dengan menggandeng masyarakat setempat.

“Program Desa Peduli Api dan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan alternatif pembukaan lahan tanpa bakar perlu diperluas,” tandasnya.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Hanura Bidik Comeback Politik di Tanah Papua pada 2029

Selasa, 10 November 2026 | 06:05

Merdeka 100 Persen: Ketika Perbedaan Menemukan Titik Temu

Selasa, 10 November 2026 | 05:56

BGN Tancap Gas Benahi Kapasitas Layanan dan Keamanan Pangan

Selasa, 10 November 2026 | 05:26

Sekolah Legislatif Muda IPB 2026 Targetkan Kepemimpinan Mahasiswa Berintegritas

Selasa, 10 November 2026 | 04:54

Kecelakaan Kapal Berulang, Laik Laut Hanya di Atas Kertas

Selasa, 10 November 2026 | 04:24

PT UOB Indonesia Digugat soal Penguasaan SHGB Lahan 17.200 Meter Persegi

Selasa, 10 November 2026 | 03:42

Partai Gajah Mati di Tengah Api

Selasa, 10 November 2026 | 03:18

KKP Salurkan Benih Ikan dan Udang untuk Pembudidaya Plus Restocking

Selasa, 10 November 2026 | 02:50

Tekanan Memundurkan dan Memakzulkan Gibran

Selasa, 10 November 2026 | 02:28

Danantara Diminta Perkuat Arsitektur BUMN, Begini Penjelasannya

Selasa, 10 November 2026 | 01:43

Selengkapnya