Pembukaan tahap regional Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu ke-6 Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia tahun 2026, di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Rabu kemarin, 19 Agustus 2026. (Foto: Istimewa)
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Puadi, resmi membuka tahap regional Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu ke-6 Antarperguruan Tinggi se-Indonesia 2026. Kegiatan tersebut digelar di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Rabu 19 Agustus 2026.
Dalam sambutannya, Puadi mengapresiasi partisipasi perguruan tinggi yang tahun ini mencatatkan rekor. Menurutnya, kompetisi tersebut bukan sekadar ajang adu kemampuan berbicara, melainkan ruang akademik untuk menguji kemampuan mahasiswa dalam memahami dan merespons persoalan hukum pemilu.
"Tentu sampai tahap ini bukan sesuatu yang mudah bisa dilakukan, bukan sebuah perlombaan untuk menentukan siapa sebetulnya yang paling unggul dalam berdebat. Ada sesuatu yang jauh lebih penting dari sekadar untuk menjadi juara, walaupun itu menjadi sebuah target," ujar Puadi, dikutip Kamis 20 Agustus 2026.
Ia mengatakan, Bawaslu ingin melihat bagaimana generasi muda, khususnya mahasiswa yang merupakan bagian dari Generasi Z dan Alpha, mampu membaca berbagai persoalan pemilu sekaligus memahami penegakan hukumnya.
"Kita ingin sebetulnya melihat ke depannya ini bagaimana mahasiswa sebagai satu generasi Z atau Alpha untuk bisa membaca persoalan-persoalan pemilu, untuk bisa membaca penegakan hukum pemilu," tuturnya.
"Oleh karena itu saya memandang satu kompetisi debat hukum ini sebagai salah satu ruang akademik yang sangat penting dalam membicarakan kegiatan ini terhadap apa yang dimaksud dengan penegakan hukum pemilu di Indonesia," sambungnya.
Puadi menilai penyelenggaraan pemilu menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari politik uang, netralitas, disinformasi, politik identitas hingga pelanggaran kode etik. Karena itu, peserta dituntut melakukan penelitian dan membangun argumentasi berdasarkan data serta ketentuan hukum.
"Debat adalah tentang siapa yang mampu membangun argumentasi dengan apa, dengan hukum, dengan data, dengan logika dan juga nilai-nilai demokrasi itu sendiri," tegasnya.
Lebih jauh, Puadi berharap kompetisi tersebut dapat melahirkan calon pemimpin hukum dan demokrasi yang mampu berpikir kritis, berani menyampaikan pendapat, serta menghargai perbedaan.
"Kompetisi lahir karena bukan kita melihat para debater yang hebat, tetapi juga kita ingin mencari calon-calon pemimpin hukum dan demokrasi yang mampu berpikir kritis, berani berargumentasi untuk bisa mempertanggungjawabkan menyampaikan pendapat, termasuk juga menghormati satu perbedaan," tambah Puadi.
Ia juga berpesan kepada seluruh peserta untuk menjaga sportivitas dan integritas selama kompetisi. Menurutnya, perbedaan pendapat harus disampaikan dengan argumentasi dan kritik harus didukung data yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Berbeda pendapatlah dengan argumentasi, kritiklah dengan data, jangan kata si pulan kata si ini, tapi ada data yang bisa dipertanggungjawabkan, ini lebih penting. Dan berkompetisilah dengan integritas," pungkasnya.
Puadi berharap kompetisi tersebut tidak berhenti sebagai ajang perlombaan, tetapi turut melahirkan gagasan segar dan generasi muda yang dapat berkontribusi dalam memperkuat penegakan hukum pemilu, termasuk menghadapi Pemilu 2029.
