PEMERINTAH di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sangat memahami bahwa upaya untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera tidak bisa diselesaikan dengan sekadar retorika belaka. Dibutuhkan langkah strategis dan taktis terukur dengan mengoptimalkan segenap potensi sumber daya bangsa yang dimiliki--demografi, geografi, sumber kekayaan alam untuk merealisasikannya.
Komitmen pemerintah untuk memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat dan mengakselerasi jalannya pembangunan nasional dapat dibaca secara lugas dari desain APBN 2027. Dalam persepsi pemerintah, APBN bukan sekadar dokumen tata kelola keuangan negara, tapi lebih dari itu--sebagai alat perjuangan untuk mewujudkan mandat konstitusi terkait tujuan pembangunan nasional.
Dengan tidak menegasikan urgensi dari sektor-sektor berbangsa dan bernegara lainnya, ekonomi menjadi titik sentral dalam mengungkit kapasitas dan kapabilitas masyarakat. Sebagai titik sentral, dibutuhkan kepiawaian pemerintah untuk mengelolanya; bagaimana mengoptimalkan pendapatan negara, merumuskan kebijakan strategis pembangunan dan pembiayaannya, serta menjaga keseimbangan fiskal nasional di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global yang tak mudah.
Dengan membaca secara cermat logika pikir dan komitmen pemerintah yang tertuang dalam desain APBN 2027, sangat terasa bagaimana pemerintah berupaya untuk bergerak secara progresif, bahkan agresif, dalam menyelenggarakan pembangunan, tapi tetap berkhidmat dalam garis konstitusi dan prinsip ekonomi kerakyatan, serta apa yang menjadi aspirasi dan kehendak masyarakat.
Pertumbuhan Ekonomi Tinggi
Dalam desain APBN 2027, ditetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen. Target ini lebih tinggi dibandingkan target pada 2025 sebesar 5,2 persen dan realisasi 2025 sebesar 5,11 persen. Target ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan capaian pada Kuartal I 2026 sebesar 5,61 persen. Penetapan target pertumbuhan ekonomi di level 6 persen mencerminkan rasionalitas pemerintah dalam merespons dinamika yang berkembang, komitmen menjaga optimisme, serta persistensi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen secara jangka panjang pada 2029.
Pemerintah menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi menjadi titik kritis dalam strategi pembangunan nasional. Pertumbuhan ekonomi menjadi instrumen reflektif tentang kapasitas sebuah negara dalam mengelola potensi sumber daya yang dimilikinya, serta kapasitas sebuah negara untuk hadir memberdayakan masyarakatnya. Pemerintah menyadari bahwa sebagai negara berkembang, Indonesia masih memiliki ruang yang sangat lebar untuk bertumbuh. Situasi ini begitu berbeda dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, serta Tiongkok yang sudah memiliki basis ekonomi yang besar, sehingga laju pertumbuhan ekonominya cenderung rendah.
Ruang lebar tersebut berada pada banyak aspek--bonus demografi sebagai modal dasar pembangunan, posisi geografis vital pada jalur perdagangan internasional, kekayaan mineral dan komoditas strategis yang bernilai komparatif, penguasaan hutan hujan tropis dan bakau yang luas yang sangat krusial dalam agenda ekonomi hijau global, dan masih banyak lagi. Ruang-ruang tersebut memerlukan kejelian agar dapat dioptimalkan dalam kerangka kebijakan strategis pembangunan nasional, sehingga dapat kontributif dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional dan pendapatan negara.
Sebagai negara berkembang, tidak dimungkiri bahwa Indonesia tak luput dari persoalan tradisional seperti masih sempitnya lapangan pekerjaan dan masih tingginya angka pengangguran. Penetapan target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027 dan 8 persen pada 2029 dapat dibaca sebagai komitmen kuat pemerintah untuk menjawab persoalan tersebut. Pada teori dan praksis ekonomi, pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen diyakini dapat menyerap sedikitnya 400 ribu tenaga kerja. Angka ini potensial bertambah apabila pemerintah lebih persisten dalam menjalankan hilirisasi dengan menyerap seratus persen tenaga kerja lokal, serta mengarahkan investasi pada sektor padat karya.
Dalam mengelola perekonomian nasional ke depan, pemerintah diharapkan tidak terjebak pada logika pembangunan nasional yang dikotomis antara pedesaan dan perkotaan. Keduanya harus dijalankan secara holistik, integral, dan komprehensif, agar tidak berkembang menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan ekonomi antarwilayah, serta ketimpangan pendapatan rakyat. Pengelolaan ekonomi pedesaan dan perkotaan yang sinergis dan kolaboratif menjadi kata kunci untuk mewujudkan perekonomian yang kuat, bukan sekadar bertumbuh tapi juga fokus pada aspek pemerataan yang menjadi inti dari Prabowonomics--langgam kebijakan ekonomi pemerintah saat ini.
Indikator Kesejahteraan
Selain pertumbuhan ekonomi, komitmen pemerintah untuk menjalankan tata kelola ekonomi kerakyatan berbasis konstitusi juga tercermin dari indikator-indikator kesejahteraan yang hendak dicapai sepanjang 2027 seperti tingkat kemiskinan di kisaran 6,0 hingga 6,5 persen, tingkat kemiskinan ekstrem nol persen, serta rasio gini di kisaran 0,362 hingga 0,367 persen. Target-target yang ditetapkan tersebut secara praktikal pada dasarnya tidak mudah untuk dicapai, tapi juga tidak sulit untuk dipenuhi selama kebijakan pemerintah tetap berkhidmat pada mandat yang sudah digariskan konstitusi, yakni perekonomian yang dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan, pemerintah dapat berfokus pada kebijakan pemberdayaan di wilayah pedesaan yang menjadi kontributor terbesar jumlah penduduk miskin. Pemerintah perlu memprioritaskan pendanaan infrastruktur dan penguatan aksesibilitas pendidikan di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal, terutama daerah-daerah kritis seperti Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pemerintah juga perlu memprioritaskan bantuan dan perlindungan sosial untuk masyarakat pedesaan dengan ekonomi rentan seperti kelompok petani dan nelayan yang sangat mudah terdampak oleh perubahan iklim dan bencana alam.
Selain itu, pemerintah dapat memperkuat kapasitas masyarakat pedesaan dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang mereka miliki melalui pengembangan sektor pariwisata agraris dan maritim, transformasi digital untuk UMKM, dan pengembangan ekonomi rumah tangga dan ekonomi kreatif yang dapat membuka lapangan kerja. Penguatan kapasitas masyarakat pedesaan juga dapat dilakukan dengan memastikan program strategis pemerintah seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KDMP/KNMP) dapat berjalan tepat sasaran melalui implementasi, serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan.
Penetapan rasio gini di angka 0,362 hingga 0,367 terhitung lebih baik dan optimis dibandingkan dengan target pada 2026 di kisaran 0,377-0,380. Seperti halnya pengurangan tingkat kemiskinan, upaya untuk mempersempit jurang kesejahteraan dan pendapatan hanya dapat terwujud apabila pemerintah menjalankan kebijakan pembangunan yang ritmis dan kolaboratif di wilayah pedesaan dan perkotaan.
Pemerintah sejatinya sudah memiliki instrumen yang kuat dalam bentuk kebijakan hilirisasi pertambangan, energi, dan pertanian, serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih/Koperasi Nelayan Merah Putih (KDKPM/KNMP). Namun demikian, dalam konteks spasial pedesaan, pemerintah juga harus fokus dalam mengelola masalah tradisional pedesaan, yakni masifnya arus urbanisasi ke kota. Pengelolaan wilayah pedesaan tidak bisa sekadar berbasis pendekatan ekonomi, tapi juga membutuhkan pendekatan sosial budaya untuk memperkuat keterikatan dan rasa cinta masyarakat terhadap wilayahnya.
Tak Sepenuhnya Sempurna
Desain APBN 2027 tidak sepenuhnya sempurna. Ada poin-poin yang masih bisa dikritisi seperti tata kelola di sektor energi melalui penetapan harga minyak mentah nasional yang cenderung kurang agresif di pasar komoditas, demikian pula halnya target lifting minyak dan gas bumi yang cenderung stagnan dalam beberapa tahun terakhir. Namun demikian, target-target pemerintah di sektor energi dalam APBN 2027 yang cenderung kurang agresif dan progresif ini perlu dilihat dari perspektif lain.
Pemerintah perlahan tapi pasti mulai lebih berfokus pada upaya untuk mengakselerasi transisi energi dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan. Arah dan pijakannya sudah mulai terlihat pada tahun ini melalui kebijakan produksi B50 dan komitmen untuk memproduksi E10 pada tahun depan. Pemerintah berkeyakinan bahwa ikhtiar untuk berswasembada energi hanya dapat terwujud apabila pemerintah bersikap inovatif dan sesuai dengan tantangan zaman dalam pengelolaan energi.
Konsepsi Prabowonomics yang berpijak pada mandat konstitusi dan prinsip ekonomi kerakyatan tergambar secara lugas dalam desain APBN 2027. Dengan target belanja negara yang menembus sejarah sebesar Rp. 4.097,2 triliun dan diarahkan untuk mengakselerasi delapan program prioritas pemerintah, utamanya kemandirian pangan dan energi, diharapkan dapat menjadi alat perjuangan untuk menapaki jembatan emas masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Komitmen untuk mewujudkan ini tak mudah. Ada mafia, oligarki, dan kelompok-kelompok yang tak senang republik ini maju dan bertumbuh. Namun demikian, dengan spirit gotong royong dan khittah sebagai bangsa Holopis Kuntul Baris, cita-cita mewujudkan kemandirian ekonomi dan masyarakat sejahtera sangat mungkin untuk dicapai.
Boy Anugerah, S.I.P., M.Si., M.P.P
Tenaga Ahli Fraksi PKB DPR RI Bidang Hubungan Internasional, Geopolitik, dan ESDM & Founder Senayan Geopolitical Forum (SGF)
