Berita

Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia yang juga Dosen Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ali Rif'an. (Foto: Istimewa)

Politik

Gerak Cepat Pemerintah Harus Dirasakan Rakyat NTT

RABU, 19 AGUSTUS 2026 | 16:45 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Langkah cepat pemerintah terkait penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga hari kelima pasca gempabumi, dinilai bukan sekadar soal percepatan tetapi juga harus dirasakan oleh masyarakat.

Pada hari kelima pascabencana, pemerintah kembali memberangkatkan lima pesawat yang membawa 65 ton logistik untuk masyarakat terdampak. Dengan tambahan tersebut, total bantuan yang telah diangkut sejak hari pertama mencapai 253 ton.

Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya, turut meninjau langsung persiapan pengiriman bantuan di Posko Bantuan NTT, Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu 19 Agustus 2026. 


Respons cepat pemerintah tersebut mendapat apresiasi dari Dosen Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Ali Rif'an. 

Menurutnya, kecepatan pemerintah dalam merespons bencana merupakan hal positif yang perlu diapresiasi, terutama karena masyarakat dalam kondisi darurat membutuhkan kehadiran negara secara cepat dan konkret.

“Pengiriman bantuan sejak hari pertama dan terus dilanjutkan menunjukkan bahwa pemerintah memberikan perhatian serius terhadap kondisi saudara-saudara kita yang terdampak di NTT,” ujar Ali kepada RMOL, Rabu 19 Agustus 2026.

Dari perspektif politik pemerintahan, Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia ini melihat, penanganan bencana tidak semata-mata berkaitan dengan distribusi bantuan, tetapi juga menunjukkan bagaimana negara menjalankan fungsi pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat.

“Kehadiran negara harus bisa dirasakan secara nyata oleh masyarakat,” kata Ali.

Menurut Ali, keterlibatan Seskab Teddy Indra Wijaya dalam memastikan proses pengiriman bantuan juga memperlihatkan pentingnya koordinasi di tingkat pemerintahan. 

Dalam situasi krisis, menurutnya, efektivitas penanganan sangat bergantung pada kemampuan berbagai unsur pemerintahan untuk bergerak dalam satu koordinasi.

“Yang terpenting adalah bagaimana seluruh proses tersebut bermuara pada kebutuhan masyarakat di lapangan,” ujar Ali.

Lebih lanjut, Ali menilai kehadiran pemerintah secara cepat juga memiliki dimensi terhadap kepercayaan publik. Ketika masyarakat melihat negara hadir pada saat mereka membutuhkan pertolongan, hal tersebut dapat memperkuat keyakinan publik terhadap kapasitas pemerintah dalam menghadapi situasi krisis.

“Ketika pemerintah hadir, bekerja cepat, dan bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat, tentu itu menjadi modal positif bagi kepercayaan publik,” kata Ali.

Meski memberikan apresiasi, Ali menekankan bahwa respons cepat tetap perlu diikuti dengan pengawasan dan evaluasi agar bantuan yang telah dikirim benar-benar tepat sasaran. 

Menurutnya, keberhasilan penanganan bencana tidak cukup hanya dilihat dari jumlah bantuan yang diberangkatkan, tetapi juga dari efektivitas distribusinya hingga diterima masyarakat.

“Jangan sampai bantuan hanya berhenti pada proses pengiriman," pungkas Ali.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya