Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko. (Foto: Dokumentasi Fraksi PKB)
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui percepatan pembangunan infrastruktur daerah. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pembangunan dan rehabilitasi jalan daerah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD).
Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung visi ekonomi Presiden Prabowo Subianto atau Prabowonomic, khususnya dalam meningkatkan produktivitas masyarakat dan memperkuat ketahanan pangan.
“Prabowonomic menaruh perhatian besar pada kemandirian ekonomi dari bawah. Untuk itu, pemerataan infrastruktur tidak boleh hanya bertumpu pada jalan tol atau jalan nasional, tetapi juga harus menyasar jalan daerah yang bersentuhan langsung dengan denyut nadi perekonomian petani, pekebun, nelayan, dan pelaku UMKM,” ujar Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Sudjatmiko lewat keterangannya di Jakarta, Rabu, 19 Agustus 2026.
Sudjatmiko menyoroti pentingnya keberlanjutan program sekaligus peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan dan rehabilitasi jalan daerah.
Menurutnya, IJD dapat menjadi instrumen penting untuk membantu daerah yang memiliki keterbatasan kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam menangani ruas-ruas jalan yang mengalami kerusakan.
“Program IJD juga penting untuk menunjang peningkatan kualitas dan kemantapan jalan di tingkat kabupaten dan kota. Banyak ruas jalan daerah yang memiliki fungsi strategis bagi masyarakat, tetapi kemampuan fiskal pemerintah daerah belum selalu cukup untuk melakukan penanganan secara optimal. Karena itu, dukungan pemerintah pusat melalui IJD menjadi penting untuk mempercepat peningkatan kondisi jalan tersebut,” katanya.
Menurut Sudjatmiko, peningkatan kemantapan jalan kabupaten dan kota harus dipandang sebagai bagian dari strategi memperkuat konektivitas ekonomi nasional. Jalan daerah menjadi penghubung antara kawasan produksi, permukiman, pasar, pusat perdagangan, fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga jaringan jalan nasional dan provinsi.
“Jalan kabupaten dan kota merupakan bagian penting dari rantai konektivitas ekonomi. Kalau jalan di tingkat daerah semakin mantap, mobilitas masyarakat dan distribusi barang menjadi lebih lancar. Dampaknya akan dirasakan langsung oleh petani, pelaku UMKM, pedagang, hingga masyarakat di wilayah perdesaan,” ujarnya.
Sebagai bagian dari Komisi V DPR RI yang memiliki fungsi pengawasan terhadap mitra kerja di bidang infrastruktur, Sudjatmiko menegaskan Fraksi PKB akan mengawal pelaksanaan pembangunan jalan daerah agar tepat sasaran, transparan, memenuhi standar mutu teknis, serta memiliki daya tahan yang baik.
“Fraksi PKB di Komisi V DPR RI akan terus mengawal agar alokasi pembangunan jalan daerah benar-benar diarahkan pada ruas-ruas strategis yang menopang ketahanan pangan, memperkuat konektivitas sentra produksi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” tutur politikus PKB dari Dapil Jawa Barat VI tersebut.
Sudjatmiko menambahkan, peningkatan kualitas dan kemantapan jalan daerah akan memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Jalan yang mulus akan memperlancar mobilitas orang dan barang, membantu menekan biaya logistik, memperkuat distribusi kebutuhan pokok, serta membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat desa terhadap pusat-pusat ekonomi.
“Kalau jalan kabupaten dan kota semakin mantap, perputaran ekonomi di desa juga semakin cepat. Petani lebih mudah membawa hasil panen, UMKM lebih mudah menjangkau pasar, dan masyarakat mendapatkan akses yang lebih baik terhadap berbagai layanan. Inilah yang harus kita pastikan agar pembangunan infrastruktur benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” pungkasnya.
