Berita

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

PDIP Sentil Pemburu Rente soal Keracunan MBG Berulang

SENIN, 17 AGUSTUS 2026 | 14:49 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melontarkan kritik keras terkait berulangnya kasus keracunan makanan yang menimpa puluhan siswa sekolah akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Utara.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto menilai, kejadian berulang ini menjadi indikasi kuat bahwa sistem pengawasan pemerintah tidak berjalan dengan baik. Ia juga menuding adanya keterlibatan pihak-pihak "pemburu rente" yang menurunkan kualitas makanan demi mengambil keuntungan finansial.

"Karena di situ ada pemburu rente," kata Hasto kepada wartawan di halaman Masjid At-Taufiq, Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin 17 Agustus 2026.


Melihat jatuhnya korban dari kalangan siswa sekolah, Hasto mendesak pemerintah untuk segera melakukan revisi serta evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan mekanisme penyaluran program MBG.

"Harus dilakukan suatu evaluasi secara menyeluruh, sudah terlalu banyak korban yang terjadi," sesalnya.

Lebih jauh, Hasto menjelaskan bahwa PDI Perjuangan sejatinya memiliki rekam jejak dan konsep penanganan gizi rakyat yang teruji di daerah. 

Ia mencontohkan keberhasilan kebijakan pemenuhan gizi rakyat yang pernah diterapkan oleh Tri Rismaharini saat menjabat Wali Kota Surabaya, Idham Samawi sewaktu menjadi Bupati Bantul, hingga Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi.

Menurut Hasto, kunci keberhasilan program pemenuhan gizi terletak pada pendekatan partisipatif yang melibatkan warga setempat, bukan sekadar proyek tersentralisasi dari atas ke bawah (top-down).

"Langkah-langkah yang partisipatif melibatkan rakyat. Jadi jangan anggap bahwa program pemberian makanan bergizi itu sebagai satu yang top-down," kata Hasto.

Hasto pun menyarankan agar pemerintah pusat cukup bertindak sebagai penjamin dan pengawas kualitas (quality assurance dan quality control), sementara eksekusi penyediaan makanan diserahkan kepada partisipasi aktif masyarakat dan UMKM lokal demi menjamin kesegaran serta mutu makanan.

“Itu kritik dari PDI Perjuangan sejak awal,” pungkas Hasto.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Anies dan KDM Bisa Wassalam Jika Wacana Dua Fraksi untuk Capres Diterapkan

Senin, 21 September 2026 | 16:22

Keluarga Ikhlas Namun Masih Berharap Lima Wartawan yang Hilang Bisa Pulang

Senin, 21 September 2026 | 16:01

Begini Respons Nusron Ditanya Alasan Mundur dari Kepengurusan Golkar

Senin, 21 September 2026 | 15:53

Turki Siap Kirim Bantuan Militer ke Arab Saudi Jika Terdesak

Senin, 21 September 2026 | 15:47

Bupati Bolmut Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Senin, 21 September 2026 | 15:41

Menkop Dorong Koperasi Sawit Miliki Pabrik CPO Sendiri

Senin, 21 September 2026 | 15:15

Lima Wartawan Hilang saat Liput Anak Krakatau Jadi Pahlawan Pers

Senin, 21 September 2026 | 15:07

Arab Saudi Gempur Yaman 760 Kali, Houthi Ancam Balas Lebih Keras

Senin, 21 September 2026 | 14:56

Dukung Prabowo Kuatkan Sanksi Pelaku Karhutla

Senin, 21 September 2026 | 14:50

Jangan Ukur Keberhasilan Pariwisata Hanya dari Jumlah Wisatawan

Senin, 21 September 2026 | 14:40

Selengkapnya