Berita

Ilustrasi paspor Indonesia. (Foto: ChatGPT)

Hukum

Langkah Imigrasi Tolak 9 Ribu Paspor Terindikasi TPPO Tuai Pujian

MINGGU, 16 AGUSTUS 2026 | 21:50 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Langkah tegas Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenipas) menertibkan 2,28 juta paspor serta menolak 9.394 permohonan paspor yang berpotensi disalahgunakan patut diapresiasi.

Sekretaris Eksekutif Garuda Institute, Alexander Waas menilai, pengetatan yang dilakukan sepanjang Januari hingga Juli 2026 tersebut merupakan capaian krusial dalam memperkuat fungsi perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI).

Menurut Alexander, angka penolakan ribuan permohonan paspor tersebut tidak boleh dipandang sinis hanya dari sudut berkurangnya potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).


"Langkah Dirjen Imigrasi yang memandang fungsi keimigrasian tak sekadar mengejar PNBP adalah wujud nyata perlindungan WNI dari ancaman TPPO, penyelundupan manusia, maupun risiko menjadi pekerja migran nonprosedural," ujar Alexander dalam keterangannya, Minggu, 16 Agustus 2026.

Ia menekankan, penerbitan paspor merupakan pintu gerbang utama bagi negara untuk mendeteksi dan mencegah risiko kerawanan yang mengintai WNI di luar negeri.

"Jangan sampai setelah WNI berangkat lalu menghadapi persoalan hukum, eksploitasi, atau jadi korban perdagangan orang, baru pemerintah sibuk menangani. Pencegahan di awal ini sudah sangat tepat," tegasnya.

Meski begitu, Alexander mencatat kontribusi finansial Ditjen Imigrasi tetap moncer. Hingga Agustus 2026, realisasi PNBP keimigrasian berhasil menembus Rp6,5 triliun atau naik 6,68 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

"Nominalnya memang besar, tapi keberhasilan Imigrasi tak cuma diukur dari angka PNBP. Fungsi penegakan hukum dan perlindungan masyarakat nilainya jauh lebih besar dan tidak bisa dinilai semata dengan uang," urainya.

Atas komitmen tersebut, Alexander meyakini orientasi pelayanan keimigrasian saat ini sudah berjalan pada jalur yang benar.

"Slogan 'Imigrasi untuk Rakyat' bukan lagi sekadar jargon, melainkan aksi nyata dalam melindungi keselamatan seluruh WNI," tutup Alexander.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

OASE III PTKIN 2026: UIN Sunan Kalijaga Raih Juara Umum

Sabtu, 07 November 2026 | 08:19

Wall Street Rebound, Nasdaq Masih Babak Belur

Sabtu, 07 November 2026 | 08:05

Luruskan Tudingan Rekayasa, Muhammad Munawar: Proses Etik Dasaad Dilakukan secara Kelembagaan

Sabtu, 07 November 2026 | 07:38

Siapa Stephen Miller, Orang Kepercayaan Trump yang Jadi Kepala Staf Gedung Putih?

Sabtu, 07 November 2026 | 07:28

Gejolak Politik AS dan Krisis Prancis Tekan Pasar Saham Eropa

Sabtu, 07 November 2026 | 07:10

Ahmad Doli Kurnia dan Masa Depan Golkar

Sabtu, 07 November 2026 | 06:50

Penyadapan Presiden Bukan Pengalihan Isu, Tapi Operasi Terorganisir

Sabtu, 07 November 2026 | 06:25

Palestina dan Percaturan Imperium Global

Sabtu, 07 November 2026 | 05:59

Penyadapan Prabowo Ancaman Serius terhadap Negara

Sabtu, 07 November 2026 | 05:41

Kasus Listyo Sigit Momentum Evaluasi Sistem Keamanan Nasional

Sabtu, 07 November 2026 | 05:18

Selengkapnya