Berita

Petugas gabungan mengevakuasi bangunan yang runtuh akibat gempa NTT. (Foto: Istimewa)

Politik

Gerak Cepat Tangani Bencana Harus Jadi Standar Pemerintah

MINGGU, 16 AGUSTUS 2026 | 13:21 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Gerak cepat pemerintah dalam menangani dampak gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) diapresiasi pengamat politik Hendri Satrio.

Namun, Hensa, sapaan akrabnya. menilai respons cepat tersebut seharusnya bukan menjadi sesuatu yang istimewa. Kecepatan dalam merespons keadaan darurat semestinya menjadi standar kerja pemerintah ketika masyarakat membutuhkan kehadiran negara.

“Gerak cepat pemerintah menangani gempa NTT tentu patut diapresiasi. Tetapi, sebenarnya yang seperti ini memang harus menjadi standar pemerintah,” kata Hensa, Minggu, 16 Agustus 2026.


Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu berpendapat, pemerintah telah menunjukkan bahwa koordinasi dan pengerahan sumber daya dapat dilakukan dengan cepat ketika menghadapi situasi mendesak.

“Artinya, pemerintah bisa cepat. Bisa langsung bergerak, bisa mengoordinasikan berbagai unsur ketika memang dibutuhkan,” ujarnya.

Hensa pun turut mengapresiasi Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya yang terlihat mengecek perkembangan penanganan gempa. Menurutnya, hal sederhana semacam itu tetap penting karena menunjukkan adanya perhatian dari pusat terhadap apa yang sedang berlangsung di lapangan.

“Teddy mengecek, memastikan perkembangan penanganannya seperti apa. Hal seperti ini kelihatannya sederhana, tetapi dalam kondisi bencana memang harus dilakukan,” kata Hendri.

Karena itu, Hensa berharap pola serupa tidak hanya terlihat dalam penanganan gempa NTT. Kecepatan pemerintah, menurut dia, semestinya juga terasa ketika masyarakat menghadapi persoalan lain yang membutuhkan keputusan dan tindakan segera.

“Kalau untuk kondisi seperti ini pemerintah bisa bergerak cepat, ya bagus. Tinggal kemudian kecepatan seperti ini dijadikan kebiasaan, bukan pengecualian,” tutur Hensa.

Ia mengatakan, dalam situasi bencana, kecepatan respons menjadi salah satu faktor penting karena berkaitan langsung dengan keselamatan serta kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

Namun, Ia mengingatkan bahwa respons cepat pada fase awal juga perlu diikuti dengan konsistensi dalam penanganan setelah perhatian publik mulai berkurang.

“Biasanya yang juga penting itu setelah hari-hari pertama. Jangan cepatnya hanya ketika semua mata sedang melihat. Pemulihan masyarakat juga harus dikawal sampai selesai,” kata dia.

Hensa menilai, masyarakat pada akhirnya tidak hanya melihat pernyataan pemerintah seusai bencana, tetapi juga mengukur seberapa cepat bantuan sampai dan seberapa efektif koordinasi di lapangan.

“Komunikasi pemerintah akan jauh lebih kuat kalau masyarakat melihat sendiri negara hadir. Tidak perlu terlalu banyak mengatakan pemerintah bekerja kalau memang kerja itu terlihat,” ujarnya.

Menurut Hensa, respons ini dapat menjadi contoh bagaimana pemerintah membangun kepercayaan publik melalui tindakan yang dapat langsung dirasakan masyarakat.

“Kalau pola gerak cepat seperti ini bisa konsisten, masyarakat yang akan menilai. Pemerintah tidak perlu sibuk meminta pujian,” pungkasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Hanura Bidik Comeback Politik di Tanah Papua pada 2029

Selasa, 10 November 2026 | 06:05

Merdeka 100 Persen: Ketika Perbedaan Menemukan Titik Temu

Selasa, 10 November 2026 | 05:56

BGN Tancap Gas Benahi Kapasitas Layanan dan Keamanan Pangan

Selasa, 10 November 2026 | 05:26

Sekolah Legislatif Muda IPB 2026 Targetkan Kepemimpinan Mahasiswa Berintegritas

Selasa, 10 November 2026 | 04:54

Kecelakaan Kapal Berulang, Laik Laut Hanya di Atas Kertas

Selasa, 10 November 2026 | 04:24

PT UOB Indonesia Digugat soal Penguasaan SHGB Lahan 17.200 Meter Persegi

Selasa, 10 November 2026 | 03:42

Partai Gajah Mati di Tengah Api

Selasa, 10 November 2026 | 03:18

KKP Salurkan Benih Ikan dan Udang untuk Pembudidaya Plus Restocking

Selasa, 10 November 2026 | 02:50

Tekanan Memundurkan dan Memakzulkan Gibran

Selasa, 10 November 2026 | 02:28

Danantara Diminta Perkuat Arsitektur BUMN, Begini Penjelasannya

Selasa, 10 November 2026 | 01:43

Selengkapnya