Berita

Petugas gabungan mengevakuasi bangunan yang runtuh akibat gempa NTT. (Foto: Istimewa)

Politik

Gerak Cepat Tangani Bencana Harus Jadi Standar Pemerintah

MINGGU, 16 AGUSTUS 2026 | 13:21 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Gerak cepat pemerintah dalam menangani dampak gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) diapresiasi pengamat politik Hendri Satrio.

Namun, Hensa, sapaan akrabnya. menilai respons cepat tersebut seharusnya bukan menjadi sesuatu yang istimewa. Kecepatan dalam merespons keadaan darurat semestinya menjadi standar kerja pemerintah ketika masyarakat membutuhkan kehadiran negara.

“Gerak cepat pemerintah menangani gempa NTT tentu patut diapresiasi. Tetapi, sebenarnya yang seperti ini memang harus menjadi standar pemerintah,” kata Hensa, Minggu, 16 Agustus 2026.


Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu berpendapat, pemerintah telah menunjukkan bahwa koordinasi dan pengerahan sumber daya dapat dilakukan dengan cepat ketika menghadapi situasi mendesak.

“Artinya, pemerintah bisa cepat. Bisa langsung bergerak, bisa mengoordinasikan berbagai unsur ketika memang dibutuhkan,” ujarnya.

Hensa pun turut mengapresiasi Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya yang terlihat mengecek perkembangan penanganan gempa. Menurutnya, hal sederhana semacam itu tetap penting karena menunjukkan adanya perhatian dari pusat terhadap apa yang sedang berlangsung di lapangan.

“Teddy mengecek, memastikan perkembangan penanganannya seperti apa. Hal seperti ini kelihatannya sederhana, tetapi dalam kondisi bencana memang harus dilakukan,” kata Hendri.

Karena itu, Hensa berharap pola serupa tidak hanya terlihat dalam penanganan gempa NTT. Kecepatan pemerintah, menurut dia, semestinya juga terasa ketika masyarakat menghadapi persoalan lain yang membutuhkan keputusan dan tindakan segera.

“Kalau untuk kondisi seperti ini pemerintah bisa bergerak cepat, ya bagus. Tinggal kemudian kecepatan seperti ini dijadikan kebiasaan, bukan pengecualian,” tutur Hensa.

Ia mengatakan, dalam situasi bencana, kecepatan respons menjadi salah satu faktor penting karena berkaitan langsung dengan keselamatan serta kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

Namun, Ia mengingatkan bahwa respons cepat pada fase awal juga perlu diikuti dengan konsistensi dalam penanganan setelah perhatian publik mulai berkurang.

“Biasanya yang juga penting itu setelah hari-hari pertama. Jangan cepatnya hanya ketika semua mata sedang melihat. Pemulihan masyarakat juga harus dikawal sampai selesai,” kata dia.

Hensa menilai, masyarakat pada akhirnya tidak hanya melihat pernyataan pemerintah seusai bencana, tetapi juga mengukur seberapa cepat bantuan sampai dan seberapa efektif koordinasi di lapangan.

“Komunikasi pemerintah akan jauh lebih kuat kalau masyarakat melihat sendiri negara hadir. Tidak perlu terlalu banyak mengatakan pemerintah bekerja kalau memang kerja itu terlihat,” ujarnya.

Menurut Hensa, respons ini dapat menjadi contoh bagaimana pemerintah membangun kepercayaan publik melalui tindakan yang dapat langsung dirasakan masyarakat.

“Kalau pola gerak cepat seperti ini bisa konsisten, masyarakat yang akan menilai. Pemerintah tidak perlu sibuk meminta pujian,” pungkasnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Kepala BRAN Dorong 3,1 Juta Hektare Lahan Transmigrasi jadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:32

KPK Pastikan Video Penjemputan Paksa Nusron Hoax!

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:24

Quo Vadis 2 tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:23

Prabowo Setujui Kajian DEN soal Definisi Korupsi Berstandar Internasional

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:17

Penindakan 1.000 Tambang Ilegal: Kalau Tidak Sekarang, Kapan Lagi?

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:13

DPR Dorong Penguatan Koordinasi Penyaluran BBM

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:01

Gibran Terima Perwakilan WALUBI Bahas Karhutla hingga Bakti Sosial

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:50

KPK Perlu Periksa Hercules soal Uang Rp800 Juta Terkait Summarecon

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:46

Menteri Agama Optimistis Akan Ada Kebangkitan Syarikat Islam Jilid Baru

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:43

Pertamina Diusulkan Peroleh Insentif Sewa Kapal Tanker Lokal

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:41

Selengkapnya