Kepala BNPB dan Menko PMK Segera Turun ke Nagekeo Pascagempa NTT

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno segera menuju wilayah terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu, 15 Agustus 2026.

Berdasarkan data BNPB, gempa terjadi pada pukul 04.58.24 WIB dengan pusat gempa berada di laut, sekitar 38 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, pada kedalaman 15 kilometer.

Gempa tersebut sempat memicu potensi tsunami dan dirasakan kuat di sejumlah wilayah NTT hingga Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan. Namun, BMKG telah mengakhiri peringatan dini tsunami tersebut.

Untuk mempercepat penanganan, BNPB langsung mengerahkan tim penanganan darurat guna membantu pemerintah daerah melakukan kaji cepat, menangani korban, mendata dampak bencana, serta memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.

"Dukungan logistik dan peralatan juga disiapkan untuk memperkuat penanganan di lapangan," kata Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, dalam keterangan resmi.

BNPB juga menyiapkan satu unit helikopter untuk membantu mobilisasi logistik dan mendukung kebutuhan operasional penanganan darurat, termasuk kemungkinan evakuasi apabila diperlukan.

"Dukungan udara ini menjadi penting mengingat karakteristik wilayah NTT yang terdiri atas banyak pulau dan memiliki tantangan akses antardaerah," ujar Berton.

Berdasarkan data sementara, sekitar 2.000 warga di Kabupaten Nagekeo melakukan evakuasi mandiri sebagai langkah kewaspadaan setelah gempa dan diterbitkannya peringatan dini tsunami. Sementara di Kota Bima, tercatat satu kepala keluarga atau enam jiwa terdampak.

Adapun kerusakan sementara yang telah teridentifikasi meliputi dua unit rumah rusak berat, satu unit rumah rusak sedang, dua unit rumah rusak ringan, satu gudang Bulog terdampak, tiga fasilitas umum rusak ringan, serta enam kantor pemerintahan terdampak.

"Data tersebut masih bersifat sementara dan terus diverifikasi oleh BPBD bersama unsur terkait," kata Berton.