Berita

Tangkapan layar dari media sosial memperlihatkan warga yang panik saat gempa terjadi di NTT, Sabtu 15 Agustus 2026 (Foto: Istimewa)

Nusantara

DPR Desak Pemerintah Gerak Cepat Selamatkan Warga Terdampak Gempa NTT

SABTU, 15 AGUSTUS 2026 | 12:39 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah didesak untuk bergerak cepat menyelamatkan warga terdampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu pagi, 15 Agustus 2026. 

Gempa bumi dengan episenter di laut sekitar 30 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, pada kedalaman 15 kilometer itu sempat memicu peringatan dini tsunami.

“Kami berharap pemerintah dan stake holder terkait segera bergerak cepat melakukan tanggap darurat terhadap dampak gempa. Kami mendapat informasi jika kerusakan bangunan cukup parah dan memicu kepanikan masyarakat sehingga mereka naik ke dataran-dataran tinggi,” ujar Anggota DPR RI Fraksi PKB Dapil NTT Dipo Nusantara, dalam keterangannya.


Dipo meminta pemerintah pusat dan daerah tidak menunda pertolongan bagi warga terdampak. Ia menekankan pentingnya distribusi bantuan dasar sejak dini. 

“Kami berharap pemerintah segera membantu masyarakat agar mereka tidak semakin kesulitan karena terlambat mendapatkan pertolongan, makanan, air bersih, tempat berlindung, maupun layanan kesehatan," ujarnya. 

Dalam situasi tanggap darurat, Dipo mendesak agar pencarian dan pertolongan warga yang tertimpa bangunan menjadi prioritas utama. Evakuasi warga dari bangunan berbahaya juga harus segera dilakukan. 

“Kita harus mengutamakan manusia. Cari dan selamatkan warga yang membutuhkan pertolongan, pastikan korban luka segera mendapat layanan medis, dan jangan biarkan masyarakat yang kehilangan tempat tinggal harus bertahan dalam kondisi yang tidak layak," tegas Legislator PKB ini.

Dipo juga meminta perhatian khusus diberikan kepada kelompok rentan di lokasi pengungsian. Menurutnya, kebutuhan mereka berbeda dari kebutuhan umum lainnya. 

"Bantuan jangan hanya melihat kebutuhan umum. Perhatikan juga kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, perempuan, penyandang disabilitas, serta warga yang sedang sakit. Mereka membutuhkan perlindungan dan penanganan khusus di lokasi pengungsian," ujarnya.

Selain kebutuhan logistik dan kelompok rentan, Dipo mendorong BMKG dan pemerintah daerah terus menyampaikan informasi resmi mengenai potensi gempa susulan. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. 

“Pemerintah harus hadir bukan hanya dengan bantuan, tetapi juga dengan informasi yang dapat dipercaya. Kita berharap tidak ada korban jiwa dan seluruh masyarakat Flores serta NTT diberikan keselamatan dalam menghadapi bencana ini," pungkasnya.


Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Dua Tahun Cukup bagi Prabowo Mengasuh Geng Solo

Selasa, 13 Oktober 2026 | 13:43

UPDATE

Bursa Asia Tertekan, Kospi Anjlok Lebih 2 Persen

Jumat, 23 Oktober 2026 | 08:33

Ekonom Sentil Menteri Prabowo: Jangan Jadi Beban Presiden!

Jumat, 23 Oktober 2026 | 08:21

Wall Street Tertekan Aksi Jual Saham Teknologi

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:56

Lonjakan Minyak Tekan Logam Dunia: Emas Anjlok ke Level Terendah

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:45

Saham BYAN Tancap Gas, Naik 3,16 Persen ke Rp10.600

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:22

Penguatan IHSG Sinyal Kepercayaan ke Pemerintah Mulai Pulih

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:10

Pasar Eropa Merah Gara-gara Minyak

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:06

Terbuka Peluang Bangun Museum Haji Indonesia

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:58

Pujian Prabowo Jangan Jadi Obat Tidur Menteri

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:57

Pemerintah Harus Berlakukan Wajib Halal pada Oktober 2026

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:19

Selengkapnya