Sekjen DPP Partai Demokrat Herman Khaeron (Foto: RMOL/Faisal Aristama)
Pertemuan para sekretaris jenderal (Sekjen) partai politik koalisi pemerintah pada Kamis, 13 Agustus 2026 lalu, menjadi momentum untuk mempererat komunikasi sekaligus menyatukan pandangan menghadapi berbagai agenda politik ke depan.
Begitu disampaikan Sekjen DPP Partai Demokrat Herman Khaeron kepada wartawan, dikutip Sabtu, 15 Agustus 2026.
Herman mengatakan, pertemuan tersebut dipimpin Sekjen Partai Gerindra Sugiono dan diikuti para sekjen partai koalisi pemerintah.
Menurutnya, pertemuan digelar setelah cukup lama para sekjen partai koalisi tidak bertemu. Kondisi itu, kata dia, terjadi karena Presiden Prabowo Subianto sebelumnya fokus menangani situasi ekonomi nasional.
“Ya pertama tentu pertemuan itu adalah untuk mempererat silaturahmi. Karena kan kami memang sudah lama tidak ada pertemuan. Dan memang lamanya pertemuan itu tidak terjadi karena Pak Prabowo kan fokus terhadap situasi ekonomi nasional dan lain sebagainya,” kata Herman.
Anggota DPR RI Fraksi Demokrat itu mengatakan, pertemuan tersebut juga menjadi ruang untuk menyatukan barisan, ide, dan gagasan terkait berbagai agenda politik ke depan.
“Nah, tentu ada ke depan ada banyak agenda-agenda politik yang ini harus betul-betul disatukan. Satu barisan, satu ide, satu gagasan, meskipun barangkali nanti ada banyak usulan dan pandangan pendapat,” ujarnya.
Herman mengapresiasi Sugiono yang telah memfasilitasi pertemuan tersebut. Menurutnya, komunikasi antarpartai koalisi menjadi lebih cair setelah pertemuan itu.
Saat ditanya apakah pertemuan turut membahas RUU Pemilu, Herman mengakui bahwa agenda politik menjadi salah satu topik yang akan dibicarakan bersama.
Namun, dia menegaskan pertemuan pada Kamis malam belum membahas agenda tersebut secara substantif.
“Ya namanya juga kita entitas politik, kalau bertemu pasti ada banyak agenda politik yang dibicarakan. Ya salah satunya tentu ke depan ya, karena tadi malam belum ada sesuatu yang substantif yang kami bahas,” katanya.
Herman menyebut sejumlah agenda legislasi yang berpotensi dibahas bersama, mulai dari Undang-Undang Pemilu, UU Pilkada, UU Partai Politik, hingga aturan terkait rekrutmen penyelenggara pemilu.
“Namun ke depan tentu banyak agenda politik, ada Undang-Undang Pemilu, ada Undang-Undang Pilkada, mungkin juga Undang-Undang Partai Politik, terus kemudian Undang-Undang lain yang tentu juga berkaitan dengan turunannya. Ada rekrutmen penyelenggara pemilu dan lain sebagainya,” ungkapnya.
Menurut Herman, penyamaan pandangan diperlukan agar kepentingan seluruh partai dalam koalisi pemerintah dapat terakomodasi dengan baik.
“Ini kan harus disamakan supaya kepentingan seluruh partai-partai ya terakomodir dengan baik,” pungkasnya.
