Berita

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai NasDem, Rudianto Lallo. (Foto: RMOL)

Politik

Instruksi Prabowo Sikat Mafia Tambang Ilegal Warning untuk TNI-Polri

JUMAT, 14 AGUSTUS 2026 | 16:21 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mengusut, membongkar, dan menindak pertambangan ilegal harus segera ditindaklanjuti aparat penegak hukum. 

Menurut Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai NasDem, Rudianto Lallo, pesan Presiden dalam Sidang Tahunan MPR RI merupakan peringatan tegas agar pemberantasan mafia pertambangan ilegal dilakukan secara serius.

"Dari awal kan Presiden menekankan, dari awal Presiden menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam. Yang tentu dengan arahan Presiden dalam sidang tahunan tadi itu pesannya sudah jelas. Pesannya adalah mengusut, ya membongkar, ya menindak segala bentuk pertambangan yang tidak sah atau ilegal. Dan ini warning bagi kita lihat pidato ini kepada alat negara. Dalam hal ini disebut dari Panglima TNI dan Pak Kapolri," ujar Rudianto seusai menghadiri Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.


Rudianto menilai instruksi tersebut secara khusus menjadi warning bagi Panglima TNI dan Kapolri untuk menindak seluruh pihak yang terlibat, terutama otak di balik praktik pertambangan ilegal.

"Saya kira kedua alat negara ini yang tugasnya membantu Presiden pasti akan menindaklanjuti perintah dari Bapak Presiden yang disampaikan dalam sidang tahun ini," tegasnya.

Ia mengatakan penindakan terhadap mafia dan penambang ilegal sejatinya telah menjadi perhatian aparat penegak hukum, termasuk KPK dan Kejaksaan. Namun, penegasan Presiden menunjukkan upaya tersebut masih perlu diperkuat oleh aparat penegak hukum lainnya.

"Yang kita lihat hari ini penindakan hukum kita juga fokusnya pada pemberantasan mafia-mafia atau penambang-penambang ilegal. Dengan penegasan tadi oleh Presiden, itu berarti Presiden menganggap masih kurang mungkin. Sehingga perlu betul-betul serius," ungkap Rudianto.

Presiden Prabowo dalam pidatonya juga menyinggung persoalan tambang timah ilegal di Bangka Belitung yang jumlahnya disebut mencapai lebih dari seribu lokasi. 
Rudianto berharap contoh tersebut menjadi momentum untuk memperkuat penindakan dan memastikan instruksi Presiden benar-benar dijalankan.

"Dia mencontohkan tadi penambangan ilegal timah di Bangka Belitung yang totalnya seribu lebih tambang ilegal. Mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti oleh Pak Kapolri dan Pak Panglima, arahan Presiden itu," pungkasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

UPDATE

Jejak Bakti Jenderal Sigit di Pelosok Negeri Bukti Pujian Presiden bukan Pepesan Kosong

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:27

Presiden Tiba di Kompleks Parlemen, Disambut Ketua DPD dan Ketua MPR

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:24

Sidang Tahunan 2026 Dipersingkat Mengejar Waktu Salat Jumat

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:21

Jokowi Hadiri Sidang Tahunan MPR, Megawati Absen

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:19

Harga Minyak Dunia Turun 2 Persen

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:19

LSAK: Maraknya OTT KPK Isyaratkan Darurat Reformasi Sistem Pilkada

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:17

Pasar Karbon Berpotensi Tarik Investasi Hijau

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:08

Saham Nokia Naik 3,31 Persen, Prospek Bisnis AI Jadi Perhatian

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:08

Pengamanan Diperketat Jelang Sidang MPR-DPR, Rantis dan Helikopter Disiagakan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:02

Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah untuk Hindari Konflik Kepentingan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:00

Selengkapnya