Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)
Pemerintah belum memiliki rencana membentuk pengadilan ad hoc khusus untuk menangani perkara tindak pidana korupsi di lingkungan badan usaha milik negara (BUMN).
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai wacana pengadilan ad hoc dalam pidato kenegaraan tidak secara spesifik ditujukan untuk membentuk lembaga peradilan khusus BUMN.
"Terkait pernyataan Bapak Presiden terkait dengan tindak pidana korupsi kan beliau bicara secara general. Pesan beliau jelas, tindak pidana korupsi itu adalah musuh bangsa, bukan hanya musuh pemerintah, tapi musuh bangsa," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Menurut Supratman, pernyataan Kepala Negara lebih menekankan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, salah satunya melalui pembenahan tata kelola pemerintahan berbasis digital.
"Beliau bicara secara general. Tapi kalau nanti kami diperintah, ya tentu kami siap untuk melakukan itu," ujarnya.
Supratman memastikan hingga saat ini belum ada pembahasan di pemerintah mengenai pembentukan pengadilan
ad hoc khusus BUMN. Ia menilai, pernyataan Prabowo merupakan peringatan kepada seluruh lembaga negara agar tidak melakukan penyimpangan dalam menjalankan tugas.
"Sampai hari ini belum ke sana, tapi itu
warning. Warning dari Presiden kepada semuanya, bukan hanya kepada BUMN tapi kepada semua lembaga negara," tegasnya.
Lebih lanjut, Supratman mengatakan kelembagaan peradilan yang menangani perkara korupsi saat ini sudah tersedia. Karena itu, Presiden lebih menekankan pentingnya langkah pencegahan agar praktik korupsi dapat ditekan sejak awal.
"Ya kan sekarang kelembagaan-kelembagaan kan sudah ada lembaga pengadilannya. Tapi beliau itu selalu menyatakan bahwa bagaimana kita mencegah atau memberantas. Kan ada dua tindakan yang harus di situ. Karena itu pencegahan yang terbaik adalah dengan sistem pemerintahan digital," jelasnya.
Supratman kembali menegaskan bahwa pemerintah belum mengkaji pembentukan pengadilan
ad hoc khusus BUMN. Namun, ia memastikan Kementerian Hukum siap menjalankan arahan apabila Presiden nantinya memerintahkan pembentukan lembaga tersebut.
"Belum. Saya katakan konteks Presiden bicara itu adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Beliau bicara secara general," pungkasnya.
Prabowo Soroti 1.074 BUMNSebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku terkejut mengetahui jumlah badan usaha milik negara (BUMN) mencapai 1.074 perusahaan. Jumlah tersebut mencakup BUMN beserta anak, cucu, hingga cicit perusahaan yang berada di bawahnya.
"Ketika kita bentuk Danantara, yaitu adalah dana kedaulatan kita, kita menemukan bahwa ada 1.074 BUMN dan BUMN-BUMN itu ada yang punya anak perusahaan, dan ada yang punya cucu perusahaan, bahkan ada yang punya cicit perusahaan. Ini luar biasa," kata Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI hari ini.
Prabowo mengaku sebelumnya memperkirakan jumlah BUMN hanya sekitar 300 hingga 400 perusahaan. Kepala Negara kemudian menyoroti tata kelola dan pertanggungjawaban jajaran BUMN yang dinilai masih bermasalah.
Ia bahkan melempar wacana pembentukan pengadilan
ad hoc untuk mengusut dan meminta pertanggungjawaban direksi BUMN, termasuk terhadap kebijakan yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
"Dan BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara, pemerintah tak dianggap. Saya tidak paham, bagaimana bisa terjadi seperti ini. Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan
ad hoc khusus untuk kita usut pengurus-pengurus direksi, 30 tahun ke belakang mungkin," tegas Prabowo.
