Efisiensi Anggaran Jangan Ganggu Pelayanan Masyarakat

DPRD DKI Jakarta melalui Komisi E bersama Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) menggelar rapat kerja membahas Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026.

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, M. Subki meminta, efisiensi anggaran tidak menyentuh program yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat.

Subki mengapresiasi penjelasan DPPAPP yang menyebutkan efisiensi lebih banyak dilakukan pada belanja administratif seperti kebutuhan kertas, perlengkapan, dan konsumsi rapat.

"Alhamdulillah tadi mereka sudah menjelaskan bahwa yang dikurangi itu hal-hal yang sifatnya administratif seperti kertas, makan-minum, dan lain sebagainya yang tidak berpengaruh kepada pelayanan," ujar Subki, Jumat, 14 Agustus 2026.

Selain itu, Komisi E meminta DPPAPP memastikan penerima hibah mendukung program yang dijalankan agar anggaran yang telah dialokasikan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus berjalan selaras dengan program Pemprov DKI Jakarta.

"Jangan sampai programnya tidak terbantu, padahal kita sudah menggelontorkan dana yang cukup besar," tandasnya.

Komisi E DPRD DKI Jakarta pun mengingatkan DPPAPP agar memastikan setiap program dan anggaran yang digulirkan, termasuk melalui hibah, benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. 

Evaluasi terhadap pelaksanaan program juga dinilai penting agar penggunaan anggaran tetap efektif dan sejalan dengan prioritas pembangunan Pemprov DKI Jakarta.