Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad. (Foto: RMOL/Sarah Alifia)
Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29 persen pada kuartal II 2026 dinilai menjadi sinyal positif bagi pemerintah mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.
Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mengatakan capaian tersebut menunjukkan mulai terlihatnya dampak sejumlah program prioritas nasional terhadap perekonomian.
"5,29 persen itu adalah pertumbuhan di kuartal kedua tahun 2026. Akumulasi untuk semester pertama itu sudah di 5,4 persen. Artinya bahwa di kuartal kedua ini ternyata mulai terasa arah kebijakan program prioritas nasional kita, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi," kata Kamrussamad kepada media, di Gedung Parlemen DPR RI, Jakarta, Jumat 14 Agustus 2026.
Meski demikian, Kamrussamad mengingatkan target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029 sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tidak mudah dicapai.
Menurutnya, pemerintah perlu mengoptimalkan seluruh sumber pertumbuhan ekonomi. Setidaknya terdapat empat sumber utama yang harus didorong, yakni belanja negara melalui APBN, investasi asing langsung (PMA), investasi domestik, serta investasi yang dikelola Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Dari sejumlah sumber tersebut, kontribusi Danantara menjadi salah satu hal yang masih ditunggu DPR.
"Ini yang kami belum dapatkan hitungannya di DPR dari pemerintah, khususnya dari Danantara," jelasnya.
Karena itu, Kamrussamad meminta Danantara Investment Management (DIM) segera memberikan gambaran konkret mengenai kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
"Dan kita minta DIM (Danantara Investment Management) untuk segera mengajukan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai SOE (State-Owned Enterprise). Ini yang kita tunggu," tambah dia.
Di sisi lain, Kamrussamad menilai pencapaian target pertumbuhan 8 persen membutuhkan pembenahan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. Salah satunya melalui penguatan koordinasi lintas sektor antara kementerian koordinator dan kementerian teknis.
Koordinasi yang lebih solid dinilai penting agar berbagai program prioritas pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak terhadap perekonomian.
Selain koordinasi, komunikasi pemerintah juga perlu diperkuat. Menurut Kamrussamad, komunikasi yang baik diperlukan untuk menekan ketidakpastian yang dapat memengaruhi kepercayaan pasar dan masyarakat.
"Yang berikutnya yang perlu diperbaiki itu adalah komunikasi pemerintah. Harus terus ditingkatkan supaya uncertainty (ketidakpastian) di pasar dan di masyarakat bisa kita kurangi," tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar kebijakan pemerintah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi sekaligus mampu menciptakan lapangan kerja dan menjaga keberlangsungan dunia usaha.
"Jadi tiga komitmen ini harus berjalan secara seimbang dan selaras. Inilah harapan kita semuanya," tandasnya.
