Tunda Perluasan Rute TransJakarta ke Kepulauan Seribu

Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI melalui PT. Transportasi Jakarta (TransJakarta) menunda rencana perluasan layanan angkutan di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Pasalnya, rencana penambahan transportasi laut tersebut belum mengantongi kajian matang dan komprehensif.

Demikian disampaikan Sekretaris Komisi B Hengky Wijaya dalam rapat kerja bersama eksekutif membahas KUPA-PPAS APBD 2026 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis 13 Agustus 2026.

Hengky meminta PT. TransJakarta fokus penyelesaian berbagai persoalan operasional layanan transportasi darat sebelum merambah di wilayah perairan. Antara lain, beban Public Service Obligation (PSO) yang masih tinggi.

Berdasarkan data subsidi TransJakarta, Pendapatan PSO dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2026 sebesar Rp4,87 triliun. Sementara realisasi hingga Juli 2026 baru mencapai Rp2,49 triliun.

“Dengan kajian yang belum matang ini, kami berharap ditunda dulu sampai kajiannya benar-benar siap,” kata Hengky, dikutip dari laman DPRD DKI.

Menurut Hengky, rencana ekspansi tanpa perhitungan teknis yang matang memicu kerugian keuangan BUMD. Butuh kesiapan finansial dan operasional TransJakarta dalam mengelola moda transportasi laut.

“Jangan sampai gara-gara gebrakan baru justru merugikan perusahaan yang sudah sehat,” kata Hengky.