Berita

Anggota Komisi VI DPR RI Firnando H. Ganinduto (Foto: Dokumen F-Golkar)

Politik

Dukung Streamlining BUMN, Komisi VI DPR: Jangan Buang Uang Rakyat!

KAMIS, 13 AGUSTUS 2026 | 10:22 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi VI DPR RI mendukung kebijakan perampingan atau streamlining Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tengah didorong pemerintah. 

Penataan struktur perusahaan pelat merah dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi dan memastikan BUMN memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando H. Ganinduto, mengatakan kebijakan streamlining merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto melalui Danantara. Kebijakan tersebut tidak hanya menyasar PT Pertamina, tetapi seluruh BUMN.


Menurut Firnando, rencana tersebut telah masuk dalam program kerja Danantara yang disampaikan kepada Komisi VI DPR RI sejak awal tahun.

“Sebenarnya streamlining ini kan sudah perintah langsung dari Presiden melalui Danantara. Jadi di RKAP Danantara di awal tahun kepada kami Komisi VI, itu bukan hanya Pertamina saja, tapi seluruh BUMN itu harus dilakukan streamlining,” ujar Firnando, dikutip Rabu, 13 Agustus 2026.

Ia mengatakan seluruh fraksi di Komisi VI DPR RI pada dasarnya memiliki pandangan yang sama dalam mendukung penataan BUMN agar struktur perusahaan menjadi lebih rasional dan efisien.

Perampingan dinilai diperlukan untuk mencegah pemborosan anggaran, terutama akibat keberadaan anak dan cucu perusahaan yang dinilai sudah tidak memiliki fungsi strategis.

“Jadi ini saatnya kita untuk merampingkan BUMN, efisiensi BUMN, dan harus memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Tidak membuang-buang uang BUMN, which is uang rakyat yang akhirnya tidak ada gunanya,” tegas legislator Golkar tersebut.

Firnando juga meminta proses streamlining dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Menurutnya, efisiensi struktur tidak boleh menghilangkan fungsi utama BUMN sehingga perusahaan tetap mampu menjalankan bisnis secara efektif.

“Menurut saya ini harus lebih cepat lagi streamliningnya, harus cepat lagi dan harus lebih efektif lagi, supaya BUMN ini menjadi ramping dan efektif,” katanya.

Khusus Pertamina, Firnando menegaskan bahwa streamlining bukan untuk mengurangi kapasitas perusahaan maupun mengganggu bisnis inti di sektor energi. Sebaliknya, unit usaha yang berada di luar fokus utama Pertamina dinilai dapat dipisahkan agar perusahaan lebih berkonsentrasi pada bisnis strategisnya.

Ia mencontohkan sejumlah kegiatan usaha yang tidak berkaitan langsung dengan sektor energi dan sumber daya mineral, seperti rumah sakit dan bisnis penerbangan, yang menurutnya dapat dipisahkan dari Pertamina.

“Yang dimaksud streamlining itu kan yang di luar dari fokusnya Pertamina. Pertamina itu kan energi sumber daya mineral, jadi misalnya rumah sakit itu harus dipisahkan, mungkin pesawatnya juga harus dipisahkan, mungkin bisnis-bisnis lain yang di luar dari energi sumber daya mineral itu harus dipisahkan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemangkasan rantai anak dan cucu perusahaan BUMN, terutama pada sektor-sektor strategis seperti energi.

Kebijakan streamlining tersebut diarahkan untuk menyederhanakan struktur perusahaan pelat merah agar pengambilan keputusan lebih cepat, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan produktivitas.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya