Berita

Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Ganinduto. (Foto: dok. DPR RI)

Politik

DPR Dorong Pemangkasan Anak-Cucu BUMN Tak Strategis

KAMIS, 13 AGUSTUS 2026 | 08:55 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Rantai anak hingga cucu perusahaan BUMN yang tidak lagi memiliki fungsi strategis didorong untuk dipangkas. 

Langkah ini dinilai penting untuk membuat struktur perusahaan negara lebih ramping dan efisien.

Perampingan juga diperlukan agar anggaran BUMN tidak terserap untuk kegiatan yang tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, mengingat keuangan BUMN pada dasarnya merupakan bagian dari kekayaan negara.


Sejalan dengan kebijakan streamlining BUMN sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Danantara, Anggota Komisi VI DPR RI Firnando H. Ganinduto menyatakan dukungan terhadap langkah tersebut.

Menurutnya, streamlining tidak hanya berlaku untuk PT Pertamina, tetapi harus diterapkan pada seluruh BUMN.

“Di RKAP Danantara di awal tahun kepada kami Komisi VI, itu seluruh BUMN itu harus dilakukan streamlining,” ujar Firnando dalam keterangannya, Kamis, 13 Agustus 2026.

Perampingan tersebut dinilai perlu untuk mencegah pemborosan akibat keberadaan anak hingga cucu perusahaan yang tidak lagi menjalankan fungsi strategis.

“Jadi ini saatnya kita untuk merampingkan BUMN, efisiensi BUMN, dan harus memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Tidak membuang-buang uang BUMN,” tegasnya.

Proses streamlining juga diminta tidak berjalan lambat. Perampingan struktur dinilai dapat membuat BUMN mengambil keputusan lebih cepat sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan perusahaan.

Untuk Pertamina, perampingan diarahkan pada unit usaha yang berada di luar bisnis inti perusahaan di sektor energi dan sumber daya mineral. Bisnis yang tidak berkaitan langsung dengan fokus tersebut dinilai perlu dipisahkan.

“Yang dimaksud streamlining itu kan yang di luar dari fokusnya Pertamina. Pertamina itu kan energi sumber daya mineral, jadi misalnya rumah sakit itu harus dipisahkan, mungkin pesawatnya juga harus dipisahkan, mungkin bisnis-bisnis lain yang di luar dari energi sumber daya mineral itu harus dipisahkan,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemangkasan rantai anak dan cucu perusahaan BUMN, terutama pada sektor strategis seperti Pertamina dan PLN.

CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani sebelumnya mengatakan proses perampingan (streamlining) telah dilakukan terhadap 274 perusahaan hingga akhir Juli 2026.

"Arahan-arahan beliau (Presiden) juga untuk pengurangan layer-layer, terutama di perusahaan-perusahaan BUMN yang besar (seperti) Pertamina, PLN, dan yang lain-lainnya agar pengambilan keputusan juga menjadi lebih cepat, produktivitas juga lebih meningkat, efisiensi juga lebih terjaga, dan juga tentu saja di BUMN-BUMN lainnya," kata Rosan di Jakarta, Kamis, 6 Agustus 2026.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya