Prabowo Perlu Restorasi Pengelolaan Negara

Presiden Prabowo Subianto perlu menjadikan momentum menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI sebagai kesempatan untuk melakukan koreksi dan restorasi terhadap berbagai persoalan tata kelola negara.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menyoroti sejumlah persoalan mulai dari relasi kekuasaan, sistem pemerintahan, pemilu, penegakan hukum, hingga kebijakan sosial seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Amir, sejarah peralihan Orde Lama ke Orde Baru perlu dipahami kembali oleh para pejabat, termasuk di lingkungan TNI dan Polri. 

Ia mengingatkan agar negara tidak melupakan berbagai pelajaran dari peristiwa 1965 dan proses peralihan kekuasaan pada masa lalu.

Amir juga menyinggung posisi presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Menurutnya, Prabowo harus mampu mengaktualisasikan gagasan-gagasan yang pernah dituangkan dalam buku "Paradoks Indonesia dan Solusinya" ke dalam kebijakan pemerintahan.

“Prabowo harus mengaktualisasikan pembantunya sebagai bagian dari pemerintahan untuk mewujudkan gagasan sebagai kepala negara,” kata Amir, dikutip Kamis 13 Agustus 2026. 

Ia menilai ideologi politik harus tetap berpijak pada UUD 1945, termasuk amanat Pasal 33 mengenai perekonomian nasional. Menurutnya, perlu ada aturan yang lebih jelas mengenai bentuk konkret asas kekeluargaan dalam perekonomian.

Amir lalu mengkritik gagasan Koperasi Desa Merah Putih apabila pelaksanaannya hanya menjadi program pembagian dana tanpa konsep yang matang.

“Jangan sampai disebut Koperasi Desa Merah Putih, tetapi masyarakat hanya diberi uang untuk membuat koperasi, sementara bupati dan gubernur tidak mengetahui secara jelas prosesnya,” kata Amir.

Amir menambahkan, konsep koperasi juga dapat dikembangkan sesuai karakteristik wilayah, seperti koperasi kehutanan maupun koperasi nelayan, sehingga tidak seluruhnya menggunakan pendekatan yang seragam.