Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono. (Foto: Kemenkop)
Program hilirisasi kelapa sawit berbasis koperasi menjadi salah satu strategi utama untuk memperkuat posisi daya tawar petani sawit sekaligus sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan jumlah koperasi di sektor perkebunan yang mencapai 2.587 unit, menjadi modal utama untuk memperkuat program hilirisasi tersebut.
Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan program hilirisasi kelapa sawit berbasis koperasi dapat diakselerasi dengan dukungan dari berbagai pihak khususnya PT Agrinas Palma Nusantara yang mendapat mandat dari pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil sitaan dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
"Atas lahan yang sudah diambil alih oleh Satgas PKH dan dititipkan Agrinas Palma untuk dikelola tentu Presiden (Prabowo Subianto) ingin agar pengelolaan lahan tersebut bisa melibatkan masyarakat dan anggota koperasi yang merupakan petani sawit," kata Ferry dalam Seminar Nasional “Optimalisasi dan Hilirisasi Sawit Berbasis Koperasi” di Kantor Bupati Musi Banyuasin, Selasa , 11 Agustus 2026.
Menkop mendorong agar koperasi-koperasi yang masih aktif dan posisinya berada di area perkebunan sawit dapat mengambil peran lebih besar dalam memperkuat rantai pasok bagi industri sawit.
“Koperasi didorong agar dapat mendirikan pabrik-pabrik CPO sendiri sehingga kebutuhan minyak goreng dan produk turunannya dapat dipenuhi secara mandiri oleh koperasi,” ucap Ferry.
Menkop mengatakan diperlukan strategi dan instrumen baru yang dapat meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat, salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit dalam wadah badan usaha koperasi.
Dia menjelaskan ada dua model bisnis hilirisasi kelapa sawit berbasis koperasi yang bisa ditempuh yakni memperkuat koperasi eksisting serta mengkonsolidasi koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar.
Menkop optimistis bahwa program hilirisasi kelapa sawit berbasis koperasi dapat berjalan sesuai harapan apabila seluruh pemangku kepentingan turut mengambil bagiannya terutama dalam hal dukungan pembiayaan.
“Koperasi-koperasi eksisting yang bergerak di bidang perkebunan dapat memanfaatkan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi sebagai solusi untuk menuntaskan permasalahan pembiayaan. Salah satunya seperti koperasi mandiri makmur juga sudah diberikan pembiayaan oleh LPDB dalam memproduksi CPO, yang saat ini pembangunannya sudah 45%,” katanya.
Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) Mohammad Abdul Ghani menjelaskan bahwa Agrinas Palma mendapat penugasan khusus melalui Perpres No. 5/2025 untuk mengelola kebun sawit hasil sitaan dari kawasan hutan yang dibuka secara ilegal. Tercatat lahan seluas 4,1 juta hektar hasil sitaan Satgas perlu diarahkan pengelolaannya agar manfaatnya dapat kembali kepada masyarakat khususnya melalui koperasi.
Dari total luasan lahan yang dititipkan kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk mengalokasikan minimal 20 persen harus menjadi plasma untuk rakyat sehingga untuk memenuhi ketentuan tersebut perlu menggandeng koperasi sebagai mitra dalam pengelolaan.
"Kami akan utamakan koperasi di sekitar lahan sebagai vendor pemelihara tanaman, panen, dan kegiatan lainnya. Dengan luasnya area yang kami kelola, koperasi menjadi mitra utama dalam mendukung hilirisasi sawit sekaligus ketahanan pangan,” tandasnya.
