Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. (Foto: RMOL)
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyoroti bahaya dominasi pemilik modal dalam kontestasi politik daerah. Menurutnya, praktik politik berbiaya tinggi membuat kepala daerah rentan menjadi alat kepentingan sponsor setelah terpilih.
Hal itu disampaikan sosok yang akrab disapa Zulhas saat melantik pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN se-Provinsi Maluku Utara di Ternate, Selasa, 4 Agustus 2026.
Dalam pidatonya, Zulhas mengkritik keras sistem pasar bebas yang dinilai memberi ruang besar bagi kekuatan modal untuk menguasai politik.
"Dalam pasar bebas yang kuat yang menang. Untuk mau maju bupati dibiayai toke-toke. Nanti begitu jadi bupati, jadi gubernur, sponsor minta semuanya. Tambang nikel diambil, tambang emas diambil. Di Maluku Utara tanah diambil sama mereka," ujar Zulhas.
Istilah toke atau tauke berasal dari bahasa Hokkien yang berarti pemilik, majikan, atau bos besar yang memimpin sebuah usaha atau perusahaan. Kata ini diserap ke dalam bahasa Indonesia dan lazim dipakai untuk memanggil pengusaha atau pimpinan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan itu menilai, kepala daerah yang lahir dari sokongan pemilik modal pada akhirnya sulit berpihak kepada rakyat karena harus membalas jasa para penyandang dana politik.
Akibatnya, kata Zulhas, daerah yang kaya akan sumber daya alam justru menjadi contoh nyata paradoks pembangunan. Kekayaan alam dieksploitasi, sementara masyarakat di sekitarnya tetap hidup dalam kemiskinan.
"Yang jadi bupati, jadi gubernur karena disponsori oleh pemilik modal. Saudara-saudara melihat, di mana ada sumber daya alam yang kaya, di situ terjadi paradoks. Rakyatnya miskin, alamnya rusak," tegasnya.
Karena itu, Zulhas mengingatkan kader-kader PAN agar membangun kekuatan politik yang berpihak kepada kepentingan rakyat, bukan kepada kelompok pemilik modal yang hanya mengejar keuntungan dari penguasaan sumber daya alam.
Ia menegaskan, kekayaan alam seharusnya menjadi modal untuk menyejahterakan masyarakat, bukan menjadi objek transaksi politik yang berujung pada kerusakan lingkungan dan ketimpangan ekonomi.
