Mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari. (Foto: RMOL)
Petinggi perusahaan kontraktor hingga tambang batu bara mendapatkan giliran dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batubara di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim).
Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, pada Rabu 5 Agustus 2026, tim penyidik memanggil enam orang sebagai saksi untuk tersangka Rita Widyasari selaku mantan Bupati Kukar.
"Pemeriksaan dilakukan di dua lokasi berbeda. Pemeriksaan pertama dilakukan di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur. Pemeriksaan lainnya dilakukan di Mako Brimob Polda Kaltim," kata Budi kepada wartawan.
Saksi-saksi yang dipanggil untuk hadir dan diperiksa di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kaltim, yakni Kustiani selaku swasta, Harun Maulana alias Oneng selaku swasta, dan Armansyah selaku Direktur PT Beringin Jaya Abadi.
Sedangkan saksi yang diagendakan diperiksa di Mako Brimob Polda Kaltim, yakni Ferry selaku Direktur PT Cipta Utama, Hartomo Lesmono selaku Direktur PT Cipta Utama, dan Febri Sriwulan Susilaritawati selaku Direktur Utama PT Trinada Karya Utama.
Rita Widyasari pertama kali ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 19 September 2017 bersama Direktur Utama PT Sawit Golden Prima, Hery Susanto Gun, dan Komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairudin.
Perkara bermula dari dugaan penerimaan suap sebesar Rp6 miliar terkait penerbitan izin lokasi perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, Kukar, pada Juli-Agustus 2010. Selain itu, KPK juga menemukan dugaan penerimaan gratifikasi yang berkaitan dengan proyek dan perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kukar.
Setelah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rita divonis 10 tahun penjara pada 6 Juli 2018. Majelis hakim menyatakan Rita terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp110,7 miliar dan suap Rp6 miliar. Selain pidana penjara, Rita juga dijatuhi denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan serta pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok.
Di tengah proses penanganan perkara tersebut, KPK mengembangkan penyidikan ke dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pada 16 Januari 2018, Rita dan Khairudin kembali ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya diduga menerima fee proyek, fee perizinan, dan fee pengadaan barang dan jasa selama Rita menjabat sebagai Bupati Kukar.
