BUMD Jateng Didorong Punya Daya Dobrak Kembangkan Pendapatan Daerah

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi memberi ultimatum kepada seluruh direksi dan dewan komisaris Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar meningkatkan kinerja dan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Penegasan itu disampaikan Luthfi saat membuka Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Direksi dan Dewan Komisaris dalam Meningkatkan Kinerja dan Tata Kelola BUMD di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Senin 3 Agustus 2026. 

Luthfi mengatakan PAD menjadi salah satu instrumen penting untuk menunjang pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, ia meminta BUMD tidak sekadar menjalankan aktivitas bisnis, tetapi mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.

“BUMD kita harus punya daya dobrak untuk mengembangkan pendapatan di wilayah. BUMD yang masih di bawah garis merah, saya peringatkan agar rapat tersendiri dengan pengawasnya di bawah kendali Pak Sekda,” tegas Luthfi.
 
Berdasarkan evaluasi, Provinsi Jawa Tengah masih terdapat satu BUMD yang masuk kategori dengan kinerja kurang baik, yakni PT PRPP Jawa Tengah. Luthfi meminta perusahaan tersebut segera melakukan pembenahan dan meningkatkan kinerjanya.

Menurut Luthfi, PRPP memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi salah satu ikon baru Jawa Tengah, khususnya sebagai pusat kegiatan bisnis, pameran, dan pariwisata. Pengembangan tersebut dinilai dapat membuka peluang peningkatan pendapatan sekaligus mendorong aktivitas ekonomi daerah.

PRPP juga diproyeksikan menjadi salah satu pusat kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) di Jawa Tengah. Saat ini, Pemprov Jateng tengah berupaya mencari investor untuk mendukung pengembangan kawasan tersebut.

“Mereka saya ajak musyawarah untuk membahas kendalanya di mana. Kita juga berupaya mencarikan investor. Dirutnya saya tantang untuk bisa mengembangkan,” ujar Luthfi.

Ia menegaskan seluruh BUMD harus menerapkan tata kelola secara profesional agar mampu meningkatkan PAD dan memberikan kontribusi terhadap APBD Jawa Tengah. Hal itu dinilai semakin penting di tengah keterbatasan dan tekanan fiskal serta kondisi geopolitik dunia yang belum menentu.