Ketua Kagama Cirebon, Heru Subagia. (Foto: RMOLJabar)
Gelombang kekecewaan elemen masyarakat sipil terhadap dinamika politik nasional kembali memicu wacana baru. Setelah sebelumnya sempat digulirkan wacana Kabinet Bayangan, kini muncul gerakan Parlemen Bayangan yang diinisiasi oleh sejumlah tokoh sipil dan non-partai politik.
Gerakan bernama "Parlemen Bayangan Indonesia Pasti" ini dideklarasikan sebagai bentuk perlawanan terhadap lembaga legislatif resmi seperti DPR, DPD, dan MPR, yang dinilai makin jauh dari aspirasi rakyat.
Inisiator gerakan sekaligus mengatakan, pembentukan presidium gerakan ini menjadi langkah konkret untuk merebut kembali kedaulatan rakyat.
"Langkah ini adalah upaya merebut kembali mandat rakyat. DPR, DPD, dan MPR sudah tidak lagi menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Karena itu, kami membentuk presidium parlemen bayangan sebagai jawaban atas ketidakpastian politik," kata Heru dalam deklarasinya, Senin, 3 Agustus 2026.
Heru menilai, produk kebijakan dan perundang-undangan yang dihasilkan lembaga legislatif saat ini lebih didominasi oleh kepentingan oligarki dan partai politik ketimbang membela hak-hak publik.
"Produk DPR lebih pro pada partai politik daripada aspirasi rakyat. Maka, kami rakyat Indonesia merasa tidak perlu lagi membutuhkan institusi kelembagaan yang terwakili dalam wadah parlemen," ujarnya.
Ia menambahkan, Parlemen Bayangan hadir untuk merespons ketidakpuasan publik terhadap performa parlemen resmi yang dianggap gagal menjalankan amanat konstitusi.
"Parlemen bayangan adalah jawaban dari rakyat terhadap parlemen resmi yang gagal menjalankan amanat konstitusi," serunya.
Gerakan ini berencana merangkul jejaring nasional yang melibatkan lintas elemen, mulai dari akademisi, alumni perguruan tinggi, mantan calon anggota legislatif (caleg), mantan relawan, hingga tokoh masyarakat sipil.
Presidium Parlemen Bayangan akan segera merumuskan butir-butir teknis terkait poin revitalisasi mendasar terhadap fungsi DPR dan DPD.
Meski mengambil posisi sebagai pengimbang luar sistem, Heru menyatakan pihaknya tetap siap membuka ruang dialog langsung dengan pimpinan lembaga negara maupun kepala negara.
"Kami siap bertemu dengan ketua DPR, ketua MPR, bahkan Presiden Prabowo untuk menyampaikan bahwa parlemen bayangan ini benar-benar mewakili aspirasi rakyat," pungkas Heru.
