Founder Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio. (Foto: RMOL)
Pengamat Politik Hendri Satrio alias Hensat membocorkan materi pemeriksaan yang dilakoni dirinya saat mendatangi Kantor Pajak Kebon Sirih, Jakarta Pusat, baru-baru ini.
Founder Lembaga Survei KedaiKOPI tersebut mengklaim, petugas pajak hanya mencecar soal ada atau tidaknya honorarium maupun keuntungan finansial saat dirinya mengundang Ekonom Senior Ferry Latuhihin di kanal podcast miliknya.
Hal itu diungkapkan Hensat saat menjadi bintang tamu dalam podcast Madilog yang dipandu jurnalis senior Darmawan Sepriyossa, Minggu, 2 Agustus 2026.
"Yang ditanya sebenarnya pertanyaannya satu saja. Mas Hensat ngundang Prof Ferry Latuhihin dikasih apa? Dikasih honor ya?" ujar Hensat menirukan pertanyaan petugas pajak yang memeriksanya.
Akademisi Universitas Paramadina ini menegaskan kepada petugas pajak bahwa dirinya tidak pernah memberikan imbalan uang kepada para narasumber
podcast, termasuk Ferry Latuhihin.
"Saya enggak pernah
ngasih uang. Sebagai dosen, kita kan ada keterbatasan. Jadi semua narasumber pilihannya cuma dua, saya kasih buah atau
cookies," jelasnya.
Bahkan, lanjut Hensat, kedatangan Ferry Latuhihin ke studio KedaiKOPI murni atas inisiatif pribadi tanpa ada tarif atau kontrak komersial.
"Beliau salah satu teman yang memang sering main ke situ. Dia yang minta
podcast. Kita mesti bayar dia? Kan
win-win solution saja, dia ada curhatan dan kita dapat
viewer," bebernya.
Meski sempat memicu polemik publik, Hensat justru mengapresiasi sikap profesionalisme petugas pajak Kebon Sirih bernama Sony yang memeriksanya secara terukur tanpa melebar ke isu lain.
"Saya kagum sama petugas pajak itu kemarin. Dia tidak melebar ke mana-mana, sangat profesional dan fokus dengan apa yang dicari," pungkas Hensat.
Ferry Latuhihin belakangan menuai sorotan usai mengaku dapat intimidasi dari petugas pajak. Melalui surat dari pihak pajak, ekonom yang kerap mengkritik kebijakan ekonomi pemerintah ini dituding memiliki deretan mobil mewah tanpa laporan perpajakan.
Ferry menduga bentuk intimidasi itu berkaitan dengan sikap kritisnya terhadap kebijakan ekonomi pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dipimpin Purbaya Yudhi Sadewa.
