Mal Mulai Dipagari, Pemprov DKI Diminta Redam Kekhawatiran Warga

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta didesak menanggapi secara serius munculnya kekhawatiran masyarakat akan terjadinya kerusuhan usai pusat perbelanjaan besar di Jakarta, salah satunya di Mal Kota Kasablanka, yang memasang pemagaran di area sekitar.

Menurut Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Kevin Wu, kekhawatiran para warga ini tidak boleh dianggap ‘angin lalu’ saja. Ia mendorong Pemprov DKI Jakarta meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka menjaga keamanan serta ketenteraman masyarakat di ibukota.

“Masyarakat sedang merasa resah dan pernyataan bahwa keadaan di ibukota aman-aman saja tidak cukup. Perlu ada kerja nyata dari Pemprov DKI dengan berkoordinasi bersama elemen-elemen terkait demi memastikan serta menjamin keamanan di ibukota,” tegasnya, Minggu, 2 Agustus 2026.

Pemprov DKI Jakarta didorong berkoordinasi dengan pihak kepolisian, komunitas pengusaha seperti asosiasi pemilik Mall, unsur-unsur dalam masyarakat, serta berkomunikasi kepada warga secara umum terkait usaha bersama menjaga keamanan serta ketertiban di ibukota.

“Semua pihak terkait perlu menyiapkan langkah-langkah bersama yang konkrit untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan semua pihak itu harus mengomunikasikan rencana-rencana aksi bersama itu dengan jelas kepada masyarakat untuk menenangkan kekhawatiran mereka,” sambungnya.

Kevin menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta sebenarnya sudah memiliki wadah untuk menjalankan koordinasi tersebut secara efektif. Tinggal, bagaimana Pemprov DKI Jakarta dapat memanfaatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

“Tidak lelah-lelahnya kami mengingatkan bahwa di Jakarta ini sudah ada Forkopimda, forum yang juga disertai oleh rekan-rekan dari aparat keamanan. Dalam rangka menjawab keresahan yang sedang berkembang dan menenangkan masyarakat, keberadaan forum tersebut harus dimaksimalkan,” tutupnya.