Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris. (Foto: Istimewa)
Isu Dana Bagi Hasil (DBH) Jakarta perlu ditempatkan sebagai agenda strategis bersama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, DPR RI, DPD RI, dan pemerintah pusat.
Pasalnya, DBH bukan semata persoalan teknis anggaran, tetapi berkaitan langsung dengan keberlanjutan pembangunan dan kualitas layanan publik bagi warga Jakarta.
Hal tersebut disampaikan Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris menanggapi menguatnya isu DBH dalam Silaturahmi bertajuk “Membangun Jakarta: Sinergi Pusat dan Daerah Menuju Era Baru Jakarta” yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta.
"Ini bukan hanya soal angka dalam APBD, tetapi menyangkut kemampuan Jakarta menjaga layanan pendidikan, kesehatan, transportasi publik, pengendalian banjir, pengelolaan sampah, perlindungan sosial, dan berbagai kebutuhan dasar warga," kata Fahira, dikutip Sabtu 1 Agustus 2026.
Senator Jakarta ini menilai, Jakarta memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, tetapi juga menanggung beban kota yang sangat kompleks. Karena itu, dukungan fiskal yang memadai menjadi penting agar transformasi Jakarta menuju kota global tetap berjalan tanpa mengorbankan pelayanan dasar.
Fahira menyampaikan empat sarannya terkait DBH Jakarta. Pertama, mengawal DBH Jakarta melalui jalur kelembagaan yang resmi dan terukur.
“Semua kanal komunikasi tentu penting, tetapi yang paling utama adalah memastikan perjuangan DBH Jakarta berjalan melalui mekanisme kelembagaan yang jelas," kata Fahira.
Kedua, memastikan layanan dasar warga tidak terdampak. Fahira mengingatkan agar setiap dinamika fiskal tidak mengganggu layanan dasar yang menyentuh langsung kehidupan warga. Pendidikan, kesehatan, transportasi publik, pengendalian banjir, pengelolaan sampah, air bersih, dan perlindungan sosial harus tetap menjadi prioritas.
Ketiga, membuka secara transparan dampak fiskal dan prioritas anggaran. Fahira menilai publik perlu mendapatkan penjelasan yang jernih mengenai dampak pemotongan atau keterlambatan DBH terhadap postur APBD, program prioritas, dan layanan publik. Transparansi akan memperkuat kepercayaan publik sekaligus memudahkan dukungan politik dari berbagai pihak.
Keempat, mendukung
creative financing yang produktif dan akuntabel. Fahira mengapresiasi upaya Pemprov DKI Jakarta mengembangkan pembiayaan alternatif agar pembangunan tetap berjalan di tengah tekanan fiskal.
