Musyawarah III Majelis Syura (MMS). Sidang MMS III PKS. (Foto: Dok PKS)
Berbagai dinamika ekonomi, sosial, dan politik yang berkembang belakangan ini mendorong Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengambil empat keputusan strategis yang akan menjadi pijakan sikap partai ke depan.
Putusan ini diambil lewat Musyawarah III Majelis Syura (MMS). Sidang MMS III PKS dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Syura, Mohamad Sohibul Iman dan dihadiri langsung seluruh anggota Majelis Syura representasi dari seluruh provinsi di Indonesia.
Presiden PKS Almuzzammil Yusuf mengatakan, keputusan pertama yang diambil partainya adalah menegaskan dukungan terhadap arah kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah saat ini.
"PKS mendukung penuh Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto dalam menerapkan kebijakan ekonomi nasional yang sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Kebijakan ekonomi yang memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia," Jelas Almuzzammil, Senin, 27 Juli 2026.
Selanjutnya, Almuzzammil menjelaskan bahwa putusan kedua Musyawarah Majelis Syura (MMS) PKS menitikberatkan pada penguatan pemanfaatan sumber daya dalam negeri melalui pengembangan ekonomi syariah.
Menurutnya, PKS mendorong pemerintah segera membangun ekosistem regulasi dan kelembagaan yang mampu memperkuat kemandirian pendanaan nasional, antara lain melalui optimalisasi wakaf produktif serta pengembangan industri halal.
"Putusan MMS ketiga adalah keprihatinan PKS atas semakin maraknya praktik korupsi, LGBTQ+, judi online, pinjaman online (pinjol) ilegal, serta penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat kita. PKS mengajak semua elemen bangsa untuk bergandeng tangan memberantas praktik-praktik destruktif tersebut secara tegas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," lanjut Almuzzammil.
Di samping isu domestik, Almuzzammil juga menyinggung sikap resmi partai terhadap isu kemanusiaan global yang menjadi komitmen konstitusi Indonesia, khususnya mengenai hak kemerdekaan rakyat Palestina.
"Sebagai amanat konstitusi UUD NRI Tahun 1945 bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, PKS mendorong pemerintah, parlemen, dan semua komponen bangsa untuk tampil lebih proaktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina, termasuk menghentikan segala bentuk penjajahan dan genosida bangsa Palestina oleh Zionis Israel," pungkas Almuzzammil.
