Pertemuan The First Joint Working Commission (JWC) yang dihadiri langsung Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli (kiri) dan Menteri Perburuhan dan Jaminan Sosial Republik Turki, Vedat Iskhan (kanan) di Jakarta, Jumat, 24 Juli 2026. (Foto: Humas Kemnaker)
Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Turki resmi memperkuat kolaborasi di bidang ketenagakerjaan melalui kesepakatan Joint Action Plan 2026-2027.
Kesepakatan strategis ini dicapai dalam pertemuan The First Joint Working Commission (JWC) yang dihadiri langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli, dan Menteri Perburuhan dan Jaminan Sosial Republik Turki, Vedat Iskhan di Jakarta, Jumat, 24 Juli 2026
Penyelenggaraan JWC pertama ini ditandai dengan penandatanganan Protocol of the First Joint Working Commission. Dokumen ini menjadi akselerator dan bentuk konkret implementasi dari Memorandum of Understanding (MoU) on Cooperation in the Field of Labour yang sebelumnya telah ditandatangani kedua negara pada 22 November 2023 di Baku, Azerbaijan.
Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli, menegaskan bahwa momentum ini sangat krusial untuk menerjemahkan komitmen diplomasinya menjadi program kerja nyata dan berkelanjutan.
"Saya meyakini bahwa kolaborasi yang semakin erat antara Indonesia dan Turki tidak hanya memberikan manfaat bagi kedua negara, tetapi juga menjadi kontribusi nyata dalam menghadirkan solusi atas berbagai tantangan ketenagakerjaan global, demi membangun pasar kerja yang lebih inklusif, adaptif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat," ujar Yassierli dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Sabtu, 25 Juli 2026.
Adapun ruang lingkup Joint Action Plan 2026-2027 ini mencakup berbagai agenda strategis, seperti pengembangan kebijakan pasar kerja, digitalisasi layanan ketenagakerjaan, penguatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), hingga pengembangan proyek kerja sama internasional.
"Keberhasilan implementasi setiap kegiatan akan menjadi indikator nyata dari keberhasilan kerja sama bilateral kita, sekaligus memberikan dampak konkret bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, serta kesejahteraan pekerja di kedua negara," ungkap Menaker.
Salah satu poin sorotan utama (highlight) dalam pertemuan bilateral ini adalah Indonesia berkeinginan untuk mempelajari Model Factory dari Turki sebagai strategi transformasi Balai Pelatihan Vokasi di tanah air. Rencana ini berawal dari rasa impresif Menaker Yassierli terhadap keberhasilan Pemerintah Turki saat dipaparkan pada Konferensi Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) tahun 2025 lalu.
Di Turki, Model Factory tidak sekadar menjadi tempat pelatihan kerja biasa, melainkan bertransformasi menjadi pusat konsultasi modern bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam menerapkan prinsip keunggulan operasional (lean production).
Melalui JWC ini, Indonesia mengusulkan skema kerja sama yang lebih intensif, termasuk program berbagi pengetahuan dan pemfungsian balai pelatihan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan industri modern.
"Indonesia melihat pengalaman sukses Turki dalam pengembangan Model Factory sebagai peluang emas untuk mengakselerasi transformasi balai pelatihan vokasi yang kita miliki. Kami ingin memperluas ruang lingkup kerja sama ini, khususnya dalam mentransfer prinsip dan metode Model Factory agar balai pelatihan kita dapat berperan ganda: mencetak SDM unggul sekaligus mendampingi UKM lokal tumbuh lebih efisien," pungkas Yassierli.
