Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu 25 Juli 2026 (Foto: Istimewa)
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan swasembada pangan merupakan kunci menjaga kedaulatan Indonesia di tengah memanasnya geopolitik global.
Menurutnya, ketahanan pangan bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi menyangkut kehormatan bangsa dan kemampuan Indonesia bertahan tanpa bergantung pada negara lain.
Pernyataan itu disampaikan Zulhas saat menjadi pembicara dalam Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu 25 Juli 2026.
"Swasembada pangan adalah kehormatan kita sebagai bangsa yang berdaulat," tegasnya.
Zulhas menilai situasi global saat ini menunjukkan setiap negara akan lebih mengutamakan kepentingannya sendiri ketika terjadi krisis. Karena itu, Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri.
Menurut Ketua Umum PAN tersebut, pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan berbagai kebijakan untuk memperkuat sektor pertanian, mulai dari penyederhanaan penyaluran pupuk, peningkatan harga gabah, hingga keberpihakan terhadap petani. Hasilnya, kesejahteraan petani mulai meningkat dan produksi pangan nasional menunjukkan tren positif.
Ia mengungkapkan Indonesia yang pada 2024 masih mengimpor 4,5 juta ton beras, pada 2025 tidak lagi melakukan impor bahkan mencatat surplus produksi sekitar 4,2 juta ton.
"Harga gabah kita naikkan, pupuk yang rumit kita permudah. Segala yang menyangkut petani, kita berpihak dulu sama mereka," ujarnya.
Zulhas mengkritik sistem pasar bebas yang selama ini dinilai membuat petani dalam negeri tidak menikmati hasil pembangunan karena bergantung pada impor pangan. Menurutnya, sudah saatnya Indonesia keluar dari ketergantungan tersebut dan membangun kemandirian nasional.
Ia juga mengajak umat Islam untuk mengalihkan perhatian dari perdebatan yang tidak produktif menuju penyelesaian persoalan nyata masyarakat, seperti kemiskinan, kesejahteraan petani, dan kemandirian ekonomi.
"Kita tidak boleh lagi ribut masalah celana cingkrang atau jenggot. Yang boleh kita ributkan di forum ini terkait bagaimana caranya mengentaskan masyarakat kita yang masih miskin," katanya.
Selain membahas ketahanan pangan, Zulhas turut menyinggung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia optimistis berbagai persoalan tata kelola program tersebut dapat diselesaikan dalam satu hingga dua bulan setelah dilakukan pembenahan di Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurutnya, program yang menyasar sekitar 82 juta penerima manfaat itu memang menghadapi tantangan besar. Namun, pemerintah telah menindak oknum yang melakukan penyimpangan dan memperbaiki manajemen pelaksanaannya.
"Memang ini perlu waktu. MBG itu 82 juta orang, banyak masalahnya. Tapi yang melakukan moral hazard sudah diproses dan manajemennya sudah diperbaiki," ujar Zulhas.
Menutup paparannya, Zulhas mengingatkan bahwa tantangan terbesar bangsa bukanlah perbedaan pandangan di tengah masyarakat, melainkan ketertinggalan yang masih membelenggu Indonesia.
"Musuh kita yang sesungguhnya adalah ketertinggalan," pungkasnya.
KUII VIII diikuti lebih dari 450 peserta yang berasal dari jajaran MUI, unsur pemerintah, serta perwakilan 87 organisasi kemasyarakatan Islam dari berbagai daerah.
