Berita

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar bicara soal Prabowonomics dalam puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 PKB. (Foto: RMOL)

Politik

Harlah PKB, Cak Imin Bicara Prabowonomics

KAMIS, 23 JULI 2026 | 20:53 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar bicara soal Prabowonomics dalam puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 PKB sebagai simbol dukungan terhadap arah baru kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto.

Dalam sambutannya di Plenary Hall Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis malam, 23 Juli 2026, Cak Imin menjelaskan bahwa tema Harlah PKB tahun ini adalah "Arah Baru, Amanat Ekonomi Konstitusi", yang kemudian disederhanakan menjadi satu istilah.

"Tema ulang tahun PKB yang ke-28 kali ini adalah 'Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi'. Dan tema ini dipersingkat dengan satu kata, Prabowonomics," kata Cak Imin yang disambut tepuk tangan para kader.


Menurutnya, tema tersebut merupakan bentuk rasa syukur sekaligus komitmen PKB untuk terus mengawal arah baru pembangunan ekonomi nasional bersama pemerintahan Presiden Prabowo.

Ia mengatakan, seluruh kader PKB terinspirasi oleh kesungguhan Presiden Prabowo dalam mengarahkan kebijakan ekonomi nasional di tengah tantangan geopolitik dan geoekonomi global.

"Kami semua PKB terinspirasi dengan semangat dan kesungguhan Bapak Presiden untuk terus mengawal arah baru ekonomi di tengah berbagai tantangan yang tidak mudah, baik geoekonomi maupun geopolitik," ujarnya.

Cak Imin menilai arah baru ekonomi yang dibangun Presiden Prabowo sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yakni mengelola kekayaan nasional sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ia bahkan mengungkapkan sering mendengar Presiden Prabowo mengingatkan pentingnya Pasal 33 UUD 1945.

"Sebelum tidur ingat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, bangun tidur ingat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ini sama dengan harapan dan komitmen PKB bahwa tujuan utama kita bernegara tidak lain adalah mengembalikan hak-hak ekonomi rakyat untuk bisa terwujud kesejahteraan secepat-cepatnya," tegasnya.

Lebih lanjut, Cak Imin menyebut PKB mendukung berbagai langkah pemerintah untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional, termasuk kebijakan satu pintu ekspor sumber daya alam.

Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi awal penting untuk memastikan kekayaan alam Indonesia benar-benar dimanfaatkan bagi kepentingan rakyat.

"PKB mendukung satu pintu ekspor seluruh sumber daya alam yang kita yakini menjadi salah satu cara utama dimulainya menegakkan kedaulatan ekonomi di Bumi Nusantara tercinta," katanya.

Meski demikian, ia mengingatkan keberhasilan arah baru ekonomi membutuhkan dukungan regulasi yang memadai. PKB mencatat sedikitnya 108 undang-undang perlu disempurnakan agar agenda kedaulatan ekonomi dapat berjalan optimal.

Di akhir sambutannya, Cak Imin memastikan PKB akan terus berada di belakang Presiden Prabowo untuk menyukseskan arah baru ekonomi yang dinilai tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga pemerataan dan keadilan.

"PKB akan terus bersama Pak Prabowo menyukseskan arah baru ekonomi ini. PKB menyaksikan Pak Prabowo sungguh-sungguh mensejajarkan antara pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan serta keadilan," tandasnya.


Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

UPDATE

Mantan Menpora Dito Ariotedjo Hadir Bersama Habib Jindan di Safari Sholawat Lombok

Senin, 12 Oktober 2026 | 22:08

PLN Siapkan Integrasi EBT PLTP Wayang Windu Unit 3 ke Sistem Kelistrikan Jabar

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:54

Gaduh Dugaan Aturan Selundupan, Doli Sentil Hasyim: Jabatan Komisaris Hadiah dari Siapa?

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:44

Sertijab Menlu, Arrmanatha Tegaskan Arah Polugri Indonesia Tidak Berubah

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:28

Kades Ciangsana Bakal Mediasi Polemik Bangunan 480 Meter Persegi di Coatesville

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:07

Bank Jakarta dan PAM Jaya akan Melantai di Bursa, Ini Respons Senator Fahira

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:37

Berat Langkah IHSG Kembali ke 9.000, Saham Konglo Tak Akan Bangkit?

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:28

Danantara Diandalkan Pacu Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:22

AMDK dan Komoditas Mamin Harus Dikecualikan dalam Pelarangan Truk Sumbu 3

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:21

Komisi II Buka Peluang RDP Bahas Putusan MK pada Gibran

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:02

Selengkapnya