Purbaya Kaji Kredit Berbunga Rendah untuk Koperasi PBNU

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengkaji peluang penyaluran kredit berbunga rendah bagi Koperasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Hal tersebut disampaikan Purbaya usai bertemu Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya di Jakarta, Rabu 22 Juli 2026.

Purbaya mengatakan, Kementerian Keuangan memiliki sejumlah instrumen pembiayaan yang memungkinkan penyaluran kredit dengan bunga lebih rendah dibandingkan skema pembiayaan komersial di pasar, melalui sejumlah lembaga pembiayaan di bawah Kementerian Keuangan, seperti Pusat Investasi Pemerintah (PIP), PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

"Saya akan lihat nanti apakah itu bisa bekerja sama dengan Koperasi NU tadi. Kalau memungkinkan, kita akan dukung," ujar Purbaya, dikutip Kamis 23 Juli 2026.

Selain membahas pembiayaan, Purbaya menyebut pemerintah juga menaruh perhatian terhadap sejumlah proyek yang diinisiasi PBNU. Salah satunya proyek pengelolaan sampah menjadi pupuk dan bahan bangunan yang dinilai memiliki manfaat bagi lingkungan.

Menurutnya, proyek tersebut memiliki tujuan yang positif dan dikembangkan bersama mitra dari luar negeri. Pemerintah pun akan mengkaji kelayakan proyek tersebut sebelum memutuskan bentuk dukungan yang dapat diberikan.

"Jadi kalau pemerintah bisa bantu itu, saya pikir akan bagus, sehingga proyeknya bisa berjalan lebih lancar," kata Purbaya.

Purbaya menegaskan seluruh usulan investasi dari PBNU akan dipelajari lebih lanjut dengan mempertimbangkan kesesuaian terhadap mekanisme yang berlaku serta tingkat risiko yang dapat dikelola.

Sementara itu, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan, pihaknya membutuhkan arahan dari Kementerian Keuangan agar seluruh program dan skema pembiayaan yang dijalankan tetap sesuai dengan ketentuan keuangan negara.

"Supaya enggak salah-salah," ujar Gus Yahya.

PBNU juga tengah menjajaki kerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di sektor pertambangan.

"Tapi untuk membangun keseluruhan struktur, terutama yang menyangkut keuangan dan pembiayaan, tentu kami sangat mengharapkan arahan dari Kementerian Keuangan," kata Gus Yahya.